“Teman-teman jurnalis yang bergabung di KKJ ini untuk memproteksi ketika terjadi kekerasan di lapangan. Ini nilai yang sangat positif, karena selama ini kekerasan terhadap jurnalis, terutama di wilayah kepulauan atau daerah terpencil, sering tidak terdeteksi,” ujar Nany.

Batam, 8 Maret 2026 — Sejumlah organisasi profesi jurnalis, organisasi pengusaha media dan jaringan masyarakat sipil membentuk Komite Keselamatan Jurnalis Kepulauan Riau (KKJ Kepri), Minggu, 8 Maret 2026.

Organisasi profesi jurnalis yang menjadi inisiator yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, AJI Tanjungpinang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, PWI Batam, Persatuan Pewarta Foto (PFI) Kepri, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kepri. Diperkuat organisasi pengusaha media: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kepri dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepri, serta jaringan masyarakat sipil Lembaga Studi Bantuan Hukum Masyarakat Kepulauan (LsBH) MK.

KKJ diharapkan dapat menjadi wadah perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas, khususnya di Provinsi Kepri. Lahirnya Komite Keselamatan Jurnalis di Kepulauan Riau ini juga merupakan kerja sama antara Yayasan Tifa dan AJI Indonesia. KKJ Provinsi Kepri menjadi yang ke-12 di Indonesia dan dukungan ke-5 dari program Jurnalisme Aman Yayasan Tifa.

Sebelum deklarasi, peserta dibekali dengan pelatihan keamanan holistik serta pemahaman mengenai advokasi. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (7–8 Maret 2026) di Kota Batam. Pelatihan ini diikuti sejumlah jurnalis dari berbagai media di Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas jurnalis dalam aspek keamanan fisik, digital, dan psikososial, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan terhadap jurnalis di daerah.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, mengatakan pembentukan KKJ Kepri merupakan langkah penting untuk memperluas jaringan perlindungan bagi jurnalis di Indonesia. Menurut dia, kehadiran KKJ di Kepulauan Riau dapat memberikan perlindungan bagi jurnalis yang menghadapi intimidasi maupun kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik.

“Teman-teman jurnalis yang bergabung di KKJ ini untuk memproteksi ketika terjadi kekerasan di lapangan. Ini nilai yang sangat positif, karena selama ini kekerasan terhadap jurnalis, terutama di wilayah kepulauan atau daerah terpencil, sering tidak terdeteksi,” ujar Nany.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, cukup banyak laporan yang diterima AJI terkait tindakan kekerasan, serangan digital, maupun teror terhadap jurnalis, maupun perusahaan media di Kepri. “Diharapkan ke depannya KKJ dapat menunjukkan peran dalam melindungi kerja- kerja jurnalis di wilayah Kepri ini,” ungkap Nany.

Desember 2025 lalu, salah seorang jurnalis mengalami teror karena dituding terlibat dalam aksi penolakan alih lahan oleh warga di Pulau Rempang, Kota Batam, setelah mempublikasikan kekerasan aparat di sana. Selain itu, wartawan Liputan6.com (2021), Ajang Nurdin, yang tengah meliput–door stop–kunjungan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, di Batam juga mengalami kekerasan berupa cekik, dorong, dan seret menjauh dari rombongan Menhub. Hal ini dilanjutkan dengan undangan mediasi ke Kemenhub di Jakarta yang tetapi juga ‘di-framing‘ setelah penolakan undangan dengan dinyatakan positif Covid-19, padahal jurnalis yang bersangkutan melakukan verifikasi dua kali di rumah sakit dengan hasil ‘negatif.’

“Saya melakukan PCR, setelah itu saya lakukan komunikasi dengan AJI Indonesia. AJI Indonesia bilang gak boleh (ke Jakarta) tanpa ada pendampingan. Lalu saya mutusin tidak jadi. Namun, tiba-tiba beberapa jam kemudian, saya dapat kabar kalau saya positif setelah saya menolak untuk ke Jakarta. Saya di situ di-Covid-kan. Maka saya berinisiatif bersama AJI Batam untuk melakukan PCR di RS lain, hasilnya negatif.” cerita Ajang.

Erick, Koordinator KKJ Indonesia, menambahkan, “(Apa) yang dialami Ajang ini serangan beruntun, sudah dipiting oleh ajudan, didatangi oleh dua anggota BIN, dia lalu di-Covid-kan. Korban berkali-kali alami kekerasan. Sementara istrinya alami intimidasi. Disayangkan juga, response redaksi/kantor lebih pro ke pelaku dengan menerima berdamai.”

Nany menegaskan, setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis harus dibawa ke ruang publik dan diproses secara hukum agar tidak terjadi impunitas atau nirpidana. “Kita berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis di Kepri. Tapi jika itu terjadi, kasusnya harus diselesaikan secara hukum. Dengan adanya KKJ, diharapkan tidak ada lagi pihak yang sewenang-wenang terhadap jurnalis,” katanya.

Ketua AJI Indonesia ini menambahkan, KKJ Kepri tidak hanya diisi oleh satu organisasi profesi. Sejumlah organisasi jurnalis seperti PWI, IJTI, dan PFI, serta lembaga bantuan hukum juga terlibat dalam komite tersebut sehingga diharapkan mampu memperkuat advokasi bagi jurnalis.

Koordinator KKJ Kepri terpilih, Muhamad Ishlahuddin, mengatakan pembentukan komite ini diharapkan menjadi wadah perjuangan bagi jurnalis ketika menghadapi intimidasi, pelarangan liputan, maupun kekerasan di lapangan. “KKJ diharapkan menjadi tameng terdepan ketika teman-teman jurnalis mendapat intimidasi atau kekerasan saat bekerja. Melalui komite ini, kita bisa melakukan mitigasi dan advokasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi jurnalis,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan KKJ di Kepulauan Riau juga menjadi ruang kolaborasi untuk memperjuangkan hak-hak jurnalis sekaligus memastikan kebebasan pers tetap terjaga.

Sementara itu, Project Officer Program Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pembentukan KKJ Kepri tersebut. Menurut dia, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Jurnalisme Aman yang diinisiasi Yayasan Tifa bersama konsorsium organisasi masyarakat sipil, yaitu Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG), dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Program tersebut bertujuan memperkuat ekosistem perlindungan jurnalis di Indonesia melalui pendekatan keamanan yang komprehensif.

“Kita memahami bahwa keselamatan jurnalis tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan hak publik atas informasi,” ujar Arie.

Ia menilai ancaman terhadap kerja jurnalistik saat ini semakin kompleks, mulai dari kekerasan fisik, intimidasi, serangan digital hingga pelarangan liputan. Menurutnya, jurnalis kerap berhadapan dengan isu-isu sensitif seperti lingkungan, investasi, ketenagakerjaan, hingga praktik korupsi. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan mekanisme perlindungan jurnalis di tingkat daerah menjadi semakin penting.

“Karena itu pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman keamanan bagi jurnalis, tetapi juga menjadi momentum penting untuk membangun mekanisme perlindungan melalui pembentukan KKJ Kepulauan Riau,” ucapnya.

Jurnalisme Aman merupakan program yang diinisiasi oleh konsorsium: Yayasan Tifa, PPMN, dan HRWG. Didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Mengusung visi menciptakan ekosistem jurnalis dan media yang aman dan adil.

Per tahun Maret 2026, Jurnalisme Aman telah mendorong terbentuknya 5 (empat) dari 12 Komite Keselamatan Jurnalis di Indonesia: KKJ Aceh, KKJ Sulawesi Tengah, KKJ Sulawesi Tenggara, KKJ Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kini KKJ Kepulauan Riau.

Program ini menyediakan portal pengaduan, bantuan, dan pembelajaran terpadu di JurnalismeAman.com yang dapat diakses oleh publik.

Kontak:

Salah satu insiden yang menonjol adalah penilangan ETLE terhadap layanan darurat medis dan penonaktifan layanan BPJS PBI yang dinilai dilakukan dengan bantuan teknologi secara otomatis dan tidak transparan. Dampaknya, akses terhadap layanan kesehatan menjadi terhambat.

Jakarta, 27 Februari 2026 — Yayasan Tifa menyelenggarakan diskusi multipihak bertajuk “Pengendalian dan Pengawasan AI di Sektor Publik:  Regulasi, Risiko, dan Mitigasi” di Jakarta (19/2). Diskusi terbatas ini mengundang perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Gugus Tugas Pokja Etika AI, akademisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk membedah poin-poin rekomendasi pengaturan pelindungan (safeguard) yang disampaikan oleh Yayasan Tifa.  Tren penerapan AI di sektor publik berpotensi menimbulkan risiko yang tinggi bagi pemenuhan kepentingan dan layanan publik yang fundamental. Risiko ini terutama dihadapi kelompok rentan yang masih kesulitan mengakses dan memanfaatkan teknologi digital serta mereka yang tidak tercermin secara proporsional dalam dataset yang digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan.

“Untuk mengendalikan risiko tersebut, Yayasan Tifa merekomendasikan pengaturan pelindungan yang berfokus pada tiga hal: Pertama, pengetatan tanggung jawab pemerintah yang berperan sentral dalam penggunaan AI di layanan publik. Kedua, penggunaan mekanisme penilaian dampak dan risiko berbasis hak asasi manusia. Ketiga, penyediaan saluran aduan dan prosedur pemulihan yang aksesibel dan responsif bagi warga yang terdampak,” ujar Debora I.C., Project Manager Data Policy and Governance Yayasan Tifa (19/2).

Menanggapi hal tersebut, Irma Handayani, Ketua Tim Regulasi Peta Jalan, Etika, Tata Kelola dan Pengawasan Kecerdasan Artifisial, Komdigi, menjelaskan bahwa pengaturan terperinci mengenai mekanisme safeguard penggunaan AI di layanan publik diserahkan pada kementerian dan lembaga. “Kementerian dan lembaga perlu menindaklanjuti pedoman etika AI, termasuk soal mekanisme pemulihan untuk meminimalisir risiko dan memantau pelaksanaan,” ujar Irma.

Henke Yunkins, Ketua Pokja Etika Gugus Tugas AI, menilai, meski mekanisme safeguard diserahkan pada kementerian dan lembaga, tetap diperlukan sebuah badan yang menjadi titik aduan bagi masyarakat yang terdampak oleh pemanfaatan AI di sektor publik. Badan tersebut perlu memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengembangkan saluran aduan yang mudah diakses dan dipahami serta terintegrasi dengan mekanisme investigasi yang cepat dan prosedur pemulihan yang bersifat holistik.

Kebutuhan akan mekanisme safeguard menjadi sangat mendesak mengingat berbagai insiden telah terjadi. Hasil pemantauan EngageMedia menunjukkan adanya pelonjakan kasus insiden AI. Salah satu insiden yang menonjol adalah penilangan ETLE terhadap layanan darurat medis dan penonaktifan layanan BPJS PBI yang dinilai dilakukan dengan bantuan teknologi secara otomatis dan tidak transparan. Dampaknya, akses terhadap layanan kesehatan menjadi terhambat. “Selain ini, terjadi pelonjakan kasus insiden AI sebanyak 88 kasus sejak diterbitkannya Surat Edaran Etika AI pada tahun 2023,” ujar Siti R. Desyana, Project Coordinator Digital Rights untuk Indonesia, EngageMedia.

Sementara itu, Dr. jur. Sih Yuliana Wahyuningtyas dari Unika Atma Jaya mengusulkan beberapa model regulasi, termasuk yang berbasis risiko dan kerugian, pemisahan regulasi yang bersifat umum dan sektoral, serta penekanan pada aspek kemanusiaan dan pendekatan penta-helix.

“Dalam proses pemantauan dan evaluasi, perlu ada indikator seperti kinerja, tata kelola, dampak operasional dan keuangan, dan kepercayaan publik,” tambah Yuliana.

Berbagai masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan yang diundang dalam diskusi multipihak ini selaras dengan usulan rekomendasi yang dirumuskan oleh Yayasan Tifa, bahwa segala bentuk pemanfaatan AI di sektor publik harus berlandaskan pada hak asasi manusia. Yayasan Tifa percaya bahwa dalam proses perumusan regulasi mengenai AI, publik, terutama yang terdampak, memiliki hak untuk berpartisipasi aktif. Dengan demikian, pemanfaatan AI diharapkan bisa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen Risalah Kebijakan yang memuat usulan-usulan dari Yayasan Tifa yang berjudul “Safeguard Kecerdasan Artifisial di Sektor Publik: Dari Perlindungan Hak hingga Mekanisme Pemulihan” dapat diakses melalui tautan berikut, dan hasil dari Studi Baseline kajian dampak AI di sektor publik terhadap kelompok rentan di Indonesia yang berjudul “Automasi Tanpa Regulasi: Dampak Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Sektor Publik Bagi Kelompok Rentan di Indonesia” dapat diakses pada tautan berikut.

Memasuki 2025, tren kekerasan meningkat tajam. Sedikitnya 21 kasus tercatat di Jawa Tengah, meliputi intimidasi oleh aparat TNI terhadap jurnalis yang memberitakan konflik agraria di Pundenrejo, kekerasan fisik terhadap pewarta saat meliput kegiatan Kapolri di Stasiun Tawang Semarang, penangkapan dan pemukulan jurnalis pers mahasiswa saat peliputan Hari Buruh Internasional (May Day), perampasan kamera, hingga praktik doxing terhadap anggota AJI Semarang dan pekerja media di Jawa Tengah.

Semarang, 22 Februari 2026 — Sejumlah organisasi profesi jurnalis, jaringan masyarakat sipil, dan pers mahasiswa membentuk Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Jateng-DIY, Minggu (22/02/2026). Pembentukan KKJ sifatnya mendesak, menyusul angka kekerasan terhadap jurnalis yang kian meningkat di rezim Prabowo-Gibran.

Organisasi jurnalis berasal dari perwakilan AJI Semarang, AJI Solo, AJI Purwokerto, AJI Yogyakarta, organisasi profesi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang, PFI Solo, jaringan masyarakat sipil seperti SPLM Jawa Tengah, LBH Semarang, LRC-KJHAM, serta Pers Mahasiswa.

AJI Indonesia mencatat kekerasan terhadap jurnalis mengalami eskalasi sepanjang 2025, yakni 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Diyakini masih banyak korban yang tak melaporkan. Eskalasi ini menunjukkan keamanan jurnalis di rezim ini lebih berbahaya dan sangat rentan. Sedangkan kurun waktu 3 tahun sebelumnya, jumlahnya naik turun. Pada 2024 ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan pada 2023 ada 86 kasus. Sedangkan pada 2022 ada 60 kasus.

Ketua AJI Semarang, Aris Mulyawan mengatakan pada akhirnya pembentukan KKJ Jawa Tengah-DIY yang akan bertugas melindungi kerja-kerja jurnalistik. KKJ adalah titik awal membangun keselamatan jurnalis. Keselamatan jurnalis merupakan prasyarat utama bagi tegaknya demokrasi. Tanpa jaminan keamanan, kebebasan pers hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

“Ini titik awal kita membangun ekosistem keselamatan jurnalis di Jawa Tengah-DIY. Catatan kami ada sekitar 23 jurnalis Jateng yang menjadi korban, beberapa di antaranya kawan-kawan mahasiswa. 10 anggota LPM menjadi korban kekerasan saat periode pemimpin Ahmad Luthfi. Datanya paling banyak pelaku kekerasan adalah polisi, TNI,” kata Aris, Sabtu (21/2/2026).

Memasuki 2025, tren kekerasan meningkat tajam. Sedikitnya 21 kasus tercatat di Jawa Tengah, meliputi intimidasi oleh aparat TNI terhadap jurnalis yang memberitakan konflik agraria di Pundenrejo, kekerasan fisik terhadap pewarta saat meliput kegiatan Kapolri di Stasiun Tawang Semarang, penangkapan dan pemukulan jurnalis pers mahasiswa saat peliputan Hari Buruh Internasional (May Day), perampasan kamera, hingga praktik doxing terhadap anggota AJI Semarang dan pekerja media di Jawa Tengah. Mayoritas korban kekerasan di Jawa Tengah pun berasal dari kalangan pers mahasiswa.

Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang, Raditya Mahendra Yasa mengatakan pembentukan KKJ Jateng-DIY saat ini sangat mendesak. Katanya, sangat penting mengidentifikasi adanya kekerasan terhadap jurnalis. Apalagi selama ini terjadi normalisasi kekerasan justru di kalangan jurnalis sendiri.

“Ini sifatnya mendesak demi keselamatan jurnalis di rezim sekarang ini. Sebenarnya urgensi ini sudah lama dibutuhkan. Kalau terjadi kekerasan kita sudah harus bisa antisipasi langkah-langkahnya. Jurnalis foto juga sangat rentan mengalami kekerasan,” ujarnya.

Sementara Koordinator KKJ Indonesia, Erick Tanjung mengatakan, Rezim Prabowo-Gibran dibungkus dengan narasi ‘anti hoax’, ‘keamanan nasional’, atau perlindungan moral publik. Iklim ketakutan diciptakan, kontrol sosial semakin masif. Apalagi adanya pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di Dewan Pers yang berakibat pada banyaknya penanganan kasus yang terkendala.

“2025 ada 1.116 pengaduan ke Dewan Pers, ketika pengaduan sebanyak itu dan anggaran dipotong, berpotensi tak terselesaikan tahun ini. 58 persen yang dipotong, sisa dana untuk gaji pegawai saja. Bahkan penyelenggaraan uji kompetensi sudah tak ada dananya. Ini kondisi cukup buruk di rezim Prabowo-Gibran,” tuturnya.

Ia menyebut, saat ini penting untuk menciptakan ekosistem pers yang aman, sehingga kasus terhadap jurnalis bisa diselesaikan hingga tuntas di pengadilan. Pasalnya, selama ini banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mandek kasusnya di kepolisian.

Pengurus Bidang Advokasi AJI Indonesia, Miftah Faridl menegaskan pentingnya advokasi bagi jurnalis sebagai upaya persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi mengenai suatu hal. AJI Indonesia sendiri memiliki kerja-kerja advokasi dalam program Safety Corner yang memberikan informasi lengkap perihal keamanan dan pendampingan bagi jurnalis.

“Pendampingan terhadap korban menjadi titik krusial untuk memastikan korban mendapatkan keadilan yang ia perjuangkan. Dengan dideklarasikan KKJ Jateng dan DIY ini, kami berharap bisa menjadi ruang aman dan nyaman bagi korban yang berjuang. Deklarasi ini sekaligus penanda, gerakan kolektif lintas organisasi untuk mengadvokasi kekerasan terhadap jurnalis,” jelasnya.

Adapun, kegiatan ini didukung oleh Jurnalisme Aman Yayasan Tifa. Dalam sambutannya, Project Officer Yayasan Tifa untuk Jurnalisme Aman, Arie Mega menyebut kegiatan Pelatihan Keamanan Jurnalis ini menjadi penting mengingat banyaknya kekerasan yang menimpa jurnalis di Jawa Tengah dan DIY.

“Karena komitmen bersama kita akhirnya bisa terselenggara kegiatan hari ini. Jawa Tengah dan DIY tidak baik-baik saja apalagi kami baru saja meluncurkan Indeks Keselamatan Jurnalis, di samping kekerasan yang masih tinggi angkanya, teman-teman rupanya karena takut dan ada intimidasi, banyak melakukan swasensor terutama di isu-isu seperti MBG, kemudian PSN. Dan di sini kasus PSN juga cukup tinggi,” kata Arie.

Menurutnya, adanya kekerasan terhadap jurnalis tak sekadar berdampak pada kerja-kerja jurnalis, tapi juga menyebabkan kualitas demokrasi di Indonesia kian menurun. Hak publik atas informasi juga tak didapatkan oleh masyarakat.

“Jurnalisme Aman berharap, adanya komitmen kita bersama ini jurnalis tidak dibebankan ketika ada intimidasi dan pelaporan, tapi juga melibatkan teman-teman NGO lainnya seperti LBH. Jurnalisme Aman di sini untuk mendukung teman-teman, jadi kami mendukung jurnalisme kolektif,” tuturnya.

Jurnalisme Aman merupakan program yang diinisiasi oleh konsorsium: Yayasan Tifa, PPMN, dan HRWG. Didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Mengusung visi menciptakan ekosistem jurnalis dan media yang aman dan adil.

Per tahun 2026, Jurnalisme Aman telah mendorong terbentuknya 4 (empat) dari 11 Komite Keselamatan Jurnalis di Indonesia: KKJ Aceh, KKJ Sulawesi Tengah, KKJ Sulawesi Tenggara, dan terakhir KKJ Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program ini menyediakan portal pengaduan, bantuan, dan pembelajaran terpadu di JurnalismeAman.com yang dapat diakses oleh publik.

Kontak:

Laporan ini juga mencatat bahwa swasensor paling banyak dipicu oleh kekhawatiran terhadap dampak hukum dan keamanan pribadi, termasuk potensi pelaporan menggunakan regulasi seperti UU ITE. Sebagian besar responden menyatakan keputusan melakukan swasensor bukan semata-mata atas inisiatif pribadi, melainkan dipengaruhi pertimbangan redaksi dan manajemen media. Temuan ini menunjukkan bahwa swasensor telah menjadi praktik struktural di ruang redaksi, bukan sekadar keputusan individual jurnalis.

Jakarta, 12 Februari 2026 – Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 mencatat tren menguatnya praktik swasensor di kalangan jurnalis Indonesia. Sebanyak 80% jurnalis mengaku pernah melakukan swasensor, sementara 72% responden menyatakan pernah mengalami sensor. Fenomena ini memunculkan apa yang disebut sebagai “tabu baru” dalam praktik jurnalistik, yakni isu-isu tertentu yang cenderung dihindari atau dibatasi dalam pemberitaan.

Temuan ini diulas dalam laporan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 yang disusun bersama oleh Yayasan Tifa, Konsorsium Jurnalisme Aman, dan Populix. Laporan yang diterbitkan setiap tahun dalam tiga tahun terakhir tersebut menunjukkan bahwa tren swasensor yang terus meningkat, bahkan mengarah pada munculnya sejumlah objek liputan yang cenderung dihindari jurnalis.

Riset menunjukkan swasensor terjadi lintas platform dan lintas jenjang, mulai dari reporter, editor, hingga pimpinan redaksi. Alasan utamanya adalah menghindari konflik dan kontroversi berlebihan, melindungi keselamatan pribadi, serta merespons tekanan dari pihak tertentu. Isu yang paling sering mengalami swasensor adalah liputan mengenai Makan Bergizi Gratis/MBG (58%) dan Proyek Strategis Nasional (52%).

Laporan ini juga mencatat bahwa swasensor paling banyak dipicu oleh kekhawatiran terhadap dampak hukum dan keamanan pribadi, termasuk potensi pelaporan menggunakan regulasi seperti UU ITE. Sebagian besar responden menyatakan keputusan melakukan swasensor bukan semata-mata atas inisiatif pribadi, melainkan dipengaruhi pertimbangan redaksi dan manajemen media. Temuan ini menunjukkan bahwa swasensor telah menjadi praktik struktural di ruang redaksi, bukan sekadar keputusan individual jurnalis.

Project Officer Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, dalam peluncuran IKJ pada Senin (9/02/2026), menilai terdapat perubahan pola ancaman terhadap jurnalisme. Jika sebelumnya kekerasan identik dengan intimidasi atau serangan fisik di lapangan, kini tekanan hadir dalam bentuk yang lebih struktural—masuk ke kantor media, ruang redaksi, bahkan hingga tingkat pemilik media—dan pada akhirnya berujung pada praktik swasensor. “Banyak jurnalis membatasi diri bukan karena tidak memahami mana isu yang penting bagi publik, melainkan karena berupaya bertahan di tengah sistem yang menekan,” ujarnya.

Tenaga Ahli Riset IKJ Abdul Manan dalam pengantar laporan IKJ 2025 juga menilai swasensor sebagai bentuk menyempitnya ruang kebebasan redaksional dan menyebutnya sebagai kelahiran “tabu baru”. Menurutnya, gejala ini serius karena isu-isu tertentu tidak lagi dilarang secara formal, tetapi secara praktik dihindari akibat risiko tekanan politik, ekonomi, maupun hukum. Kondisi ini dinilai lebih berbahaya karena bekerja secara diam-diam melalui rasa takut dan ketidakpastian, sehingga jurnalis membatasi diri sebelum tekanan benar-benar datang.

Dari perspektif lapangan, jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, menyampaikan bahwa bukan hanya jurnalis yang merasa khawatir berbicara lebih bebas, tetapi narasumber juga enggan terbuka pada isu-isu sensitif. “Selain kekerasan fisik dan peretasan, pembatasan akses informasi menjadi tantangan serius, terutama dalam peliputan isu strategis seperti MBG dan PSN. Banyak narasumber enggan berbicara secara terbuka dan on the record akibat tekanan struktural,” katanya.

“Bagi kami, swasensor bukan sekadar persoalan etika redaksi. Ini adalah persoalan demokrasi,” ucap Arie Mega. Ketika jurnalis terpaksa menyensor diri, yang tergerus bukan hanya independensi media, tetapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang utuh.

Ia menambahkan, jika indikator IKJ dibandingkan dari tahun ke tahun, terlihat fluktuasi yang cukup tajam. Ada indikator yang sempat membaik, namun kembali menurun pada periode berikutnya, termasuk kebiasaan swasensor di kalangan jurnalis. Pola ini menunjukkan bahwa perbaikan yang terjadi masih bersifat sementara dan belum mencerminkan perubahan sistemik. “Ini memperkuat kesimpulan bahwa fondasi perlindungan jurnalis kita belum kokoh,” ujarnya. Dalam konteks ini, Jurnalisme Aman berupaya membangun ekosistem perlindungan yang lebih kuat agar jurnalis dapat menjalankan fungsinya tanpa rasa takut.

Konsorsium Jurnalisme Aman yang beranggotakan Yayasan Tifa, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Human Rights Working Group (HRWG), menegaskan bahwa perubahan pola ancaman ini membutuhkan pendekatan perlindungan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Dukungan terhadap keselamatan jurnalis menjadi kunci agar tidak ada isu yang berubah menjadi tabu dalam praktik pers.

Survei IKJ 2025 dilakukan terhadap 655 jurnalis aktif di 38 provinsi pada November–Desember 2025. Selain survei kuantitatif, riset juga dilengkapi wawancara mendalam dan data sekunder kekerasan terhadap jurnalis. Sebanyak 67% responden mengaku pernah mengalami kekerasan, meningkat signifikan dari sekitar 40% pada 2024. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah pelarangan pemberitaan dan pelarangan liputan. Untuk melihat laporan “Indeks Keselamatan Jurnalis 2025” secara lengkap, silakan mengunjungi www.tifafoundation.id/IndeksKJ-2025.

Tentang Jurnalisme Aman
Jurnalisme Aman, sebuah program yang digagas oleh tiga lembaga nirlaba: Yayasan Tifa, Human Rights Watch Group (HRWG), dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Tujuan program ini mempromosikan keselamatan jurnalis di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan memungkinkan bagi jurnalis untuk  menyebarluaskan kebebasan pers dan memastikan media yang independen. Konsorsium ketiga lembaga ini melihat masalah besar yang membuat pers dan jurnalis semakin terkekang, yakni belum adanya mekanisme sistematis mengenai upaya perlindungan terhadap kerja jurnalis dan jurnalis warga.

Tentang Populix
Populix adalah perusahaan riset berbasis teknologi yang menghubungkan bisnis, institusi, dan individu dengan responden berkualitas, beragam, dan tepat sasaran di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan berbasis data dan dukungan teknologi terkini, Populix menyediakan solusi riset end-to-end—mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan—untuk kebutuhan riset pasar maupun studi kebijakan publik dan sosial. Selain layanan riset kustom, Populix juga mengembangkan platform survei mandiri berbasis online untuk membantu pengguna mengakses insight secara cepat dan efisien. Untuk mengunduh studi-studi terbaru dari Populix, silakan mengunjungi info.populix.co.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Isu yang paling sering mengalami swasensor adalah liputan mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), masing-masing dengan persentase di atas 50 persen responden. Sementara itu, pilar negara dan regulasi menjadi satu-satunya pilar yang mencatat kenaikan skor, didorong oleh persepsi jurnalis yang membaik terhadap peran regulasi dan penegak hukum. Meski demikian, Undang-Undang ITE masih dipersepsikan sebagai regulasi yang paling berpotensi mengancam kebebasan jurnalis.

Jakarta, 10 Februari 2026 – Skor Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil riset menunjukkan bahwa IKJ 2025 berada pada poin 59,5 dari 100, yang masuk dalam kategori “Agak Terlindungi”. Meski masih berada pada kategori yang sama dengan tahun 2023 dan 2024, skor tersebut mengalami penurunan sekitar 0,9–1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu terungkap dalam peluncuran IKJ 2025 yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalisme Aman dan Populix. Indeks ini diharapkan menjadi sumber data berbasis bukti untuk mencegah kekerasan terhadap jurnalis sekaligus mendorong terciptanya kondisi kerja yang lebih aman dan layak.

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba, menjelaskan IKJ telah diproduksi secara konsisten setiap tahun dan kini memasuki tahun ketiga. Indeks ini menjadi alat evaluasi penting untuk melihat kondisi kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia, sekaligus rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan.

“Indeks ini penting untuk memastikan jurnalis bekerja dengan aman, agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi bisa terpenuhi,” kata Oslan di Erasmus Huis, Senin (9/2/26).

Dalam sesi pemaparan hasil riset, Policy and Society Research Manager Populix, Nazmi Tamara, menjelaskan survei IKJ 2025 dilakukan terhadap 655 jurnalis aktif yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dan dilaksanakan pada periode November hingga Desember 2025. Selain itu, riset ini juga memanfaatkan data sekunder mengenai peristiwa kekerasan terhadap jurnalis yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Populix melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan jurnalis yang mengalami kekerasan serta berbagai pemangku kepentingan di bidang jurnalistik, untuk menggali pengalaman langsung di lapangan dan memperkaya analisis data.

“Di sini kita ingin melihat bagaimana pemetaan masalah yang dihadapi oleh jurnalis, baik itu dari sisi individunya, lalu perusahaan media sebagai naungan dari jurnalis, juga stakeholder di eksternal, baik itu regulasi maupun pihak dari sisi negara,” tutur Nazmi.

Penurunan paling signifikan tercatat pada pilar individu jurnalis dan stakeholder media. Dari sisi individu, pengalaman kekerasan yang dialami jurnalis meningkat tajam. Sebanyak 67% responden mengaku pernah mengalami kekerasan, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 40 persen. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah pelarangan pemberitaan dan pelarangan liputan, sementara kekerasan fisik dan ancaman langsung cenderung menurun.

Di sisi lain, meskipun pengalaman kekerasan meningkat, pengetahuan jurnalis mengenai risiko dan upaya pencegahan justru naik sekitar 20 poin, menunjukkan meningkatnya kesadaran jurnalis terhadap ancaman keselamatan.

Temuan penting lainnya adalah menguatnya praktik sensor dan swasensor. Riset Populix mencatat 72% jurnalis mengaku pernah mengalami sensor, sementara 80% responden menyatakan pernah melakukan swasensor. Praktik ini terjadi lintas platform media dan lintas peran, mulai dari jurnalis, editor, hingga pimpinan redaksi. Alasan utama swasensor adalah untuk menghindari konflik dan kontroversi berlebihan, melindungi keselamatan pribadi, serta merespons tekanan dari pihak tertentu.

Isu yang paling sering mengalami swasensor adalah liputan mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), masing-masing dengan persentase di atas 50 persen responden. Sementara itu, pilar negara dan regulasi menjadi satu-satunya pilar yang mencatat kenaikan skor, didorong oleh persepsi jurnalis yang membaik terhadap peran regulasi dan penegak hukum. Meski demikian, Undang-Undang ITE masih dipersepsikan sebagai regulasi yang paling berpotensi mengancam kebebasan jurnalis.

Dari perspektif lapangan, Jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, menyoroti pergeseran ancaman terhadap jurnalis yang kini tidak hanya berupa kekerasan fisik, peretasan, dan doxing, tetapi juga pembatasan akses informasi. Dalam peliputan isu strategis seperti MBG dan PSN, jurnalis kerap kesulitan memperoleh narasumber karena tekanan struktural membuat banyak pejabat enggan berbicara secara terbuka dan on the record.

“Kondisi ini menjadi sinyal memburuknya iklim kebebasan berbicara dan berdampak pada hak publik untuk memperoleh informasi,” ujarnya.

Project Officer Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, menambahkan, perubahan pola ancaman ini menjadi dasar kerja konsorsium Jurnalisme Aman sejak 2022 hingga kini. Melalui pendekatan berbasis riset, konsorsium melakukan pemetaan mendalam di wilayah dengan tingkat kekerasan tinggi seperti Aceh, Palu, dan Sorong, sekaligus memperkuat kapasitas jurnalis melalui pelatihan keamanan dan perlindungan.

“Kami menemukan bahwa banyak jurnalis, terutama jurnalis perempuan, berada dalam kondisi sangat rentan dan sering kali tidak memiliki ruang aman untuk bersuara. Karena itu, Jurnalisme Aman tidak hanya fokus pada respons kasus, tetapi juga membangun ekosistem perlindungan yang berkelanjutan,” ujar Arie.

Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, berharap temuan indeks ini menjadi rujukan bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis, mencegah kekerasan dan kriminalisasi, serta memastikan tidak ada isu yang menjadi tabu dalam praktik pers.

“Jika sensor dan represi dibiarkan, yang paling dirugikan adalah publik karena kehilangan hak atas informasi,” kata Manan.

Direktur Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Nursodik Gunarjo, menilai riset ini strategis karena mencerminkan kebebasan pers dan kualitas demokrasi. Pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan jurnalis melalui perbaikan regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta penyusunan aturan untuk melindungi karya jurnalistik dari pemanfaatan AI tanpa izin.

“Indeks ini sangat penting bagi kita semua, karena bukan sekadar angka, bahwa indeks ini adalah cermin dari kondisi kebebasan pers dan juga lebih jauh lagi adalah kualitas demokrasi kita,” tutur Nursodik.

Konsorsium Jurnalisme Aman beranggotakan Yayasan Tifa, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG) yang didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Chargé d’Affaires, Adriaan Palm, yang menegaskan bahwa keselamatan jurnalis merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat.

“Ketika jurnalis bekerja dengan bebas dan dengan aman, masyarakat akan memiliki informasi yang dapat diandalkan, dan kepercayaan yang dibangun antara rakyat dan negara,” ujar Adriaan.

Untuk melihat Laporan “Indeks Keselamatan Jurnalis 2025” secara lengkap, silakan mengunjungi tautan www.tifafoundation.id/IndeksKJ-2025.

Tentang Jurnalisme Aman
Jurnalisme Aman, sebuah program yang digagas oleh tiga lembaga nirlaba: Yayasan Tifa, Human Rights Watch Group (HRWG), dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Tujuan program ini mempromosikan keselamatan jurnalis di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan memungkinkan bagi jurnalis untuk  menyebarluaskan kebebasan pers dan memastikan media yang independen. Konsorsium ketiga lembaga ini melihat masalah besar yang membuat pers dan jurnalis semakin terkekang, yakni belum adanya mekanisme sistematis mengenai upaya perlindungan terhadap kerja jurnalis dan jurnalis warga.

Tentang Populix
Populix adalah perusahaan riset berbasis teknologi yang menghubungkan bisnis, institusi, dan individu dengan responden berkualitas, beragam, dan tepat sasaran di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan berbasis data dan dukungan teknologi terkini, Populix menyediakan solusi riset end-to-end—mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan—untuk kebutuhan riset pasar maupun studi kebijakan publik dan sosial. Selain layanan riset kustom, Populix juga mengembangkan platform survei mandiri berbasis online untuk membantu pengguna mengakses insight secara cepat dan efisien. Untuk mengunduh studi-studi terbaru dari Populix, silakan mengunjungi info.populix.co.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

… banjir ini adalah manifestasi nyata dari krisis ekologi dan keadilan spasial yang didorong oleh kepentingan bisnis-politik.

Jakarta, 3 Desember 2025 — Yayasan Tifa menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), yang telah merenggut ratusan nyawa dan menyebabkan kerugian ekologis serta ekonomi yang tak ternilai. “Tragedi ini adalah sebuah bencana ekologis yang merupakan perpaduan antara krisis iklim dan kerusakan alam di tingkat lokal,” ujar Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi, “Bencana ekologi itu berakar dari kebijakan politik nasional yang menciptakan tata kelola lingkungan yang eksploitatif.”

Yayasan Tifa, lanjut Firdaus Cahyadi, menilai bahwa banjir ini adalah manifestasi nyata dari krisis ekologi dan keadilan spasial yang didorong oleh kepentingan bisnis-politik. Bencana ekologi di Aceh, Sumut dan Sumbar menunjukkan korelasi kuat antara peningkatan frekuensi dan intensitas banjir dengan deforestasi masif di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatera,

“Perizinan di sektor kehutanan, pertambangan, dan perluasan perkebunan skala besar telah menghancurkan benteng ekologis alami, menghilangkan fungsi hutan sebagai penyerap dan penahan air,” tegasnya.

“Ini adalah persoalan kekeliruan dalam penataan ruang.” Menurut Firdaus Cahyadi, kebijakan tata ruang yang memprioritaskan konversi lahan dan investasi ekstraktif di kawasan rawan bencana atau lindung, telah menciptakan kerentanan struktural bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hilir. “Hal ini adalah bukti kegagalan negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat,” jelasnya.

Di sisi lain, Program Officer Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Zico Mulia mengungkapkan bahwa bencana ekologi di Aceh, Sumut dan Sumbar merupakan bentuk pelanggaran HAM. “Korban jiwa yang berjatuhan dan hilangnya tempat tinggal merupakan yang juga karena faktor kerusakan lingkungan yang difasilitasi oleh negara adalah bentuk pelanggaran HAM,” jelasnya, “Hak masyarakat jelas terlanggar ketika kebijakan negara merusak ekosistem lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa, rusaknya kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, hingga hilangnya tempat tinggal masyarakat.” Khusus untuk Aceh yang baru saja merayakan peringatan 20 Tahun Perdamaian setelah perjanjian damai dengan penandatangan MoU Helsinki pada Agustus 2005. Yayasan Tifa yang mendukung kerja-kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan organisasi masyarakat sipil di Aceh, telah menghasilkan laporan temuan dan rekomendasi pemulihan atas korban pelanggaran berat HAM selama masa konflik. “Ada lebih dari 5000 korban dan keluarga dari 14 kabupaten yang telah bersaksi selama periode 2018-2021 dan direkomendasikan untuk mendapat pemulihan dari negara, namun kini kehilangan anggota keluarga dan kerabat akibat bencana dan kerusakan lingkungan”.

Lebih lanjut, Zico Mulia menambahkan bahwa korban bencana tidak hanya berhak atas bantuan darurat tapi juga pemulihan dan keadilan akibat kebijakan dan pembiaran oleh negara atas tindakan kelompok atau korporasi yang merusak lingkungan melalui penebangan liar dan alih fungsi lahan demi kepentingan mereka mengakibatkan hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan hingga pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat sekitar terlanggar. “Korban bencana ekologis juga berhak atas pemulihan (remedy) yang komprehensif dari mulai ekonomi, sosial dan budaya,” tambahnya.

“Korban juga berhak atas keadilan melalui penegakan hukum terhadap korporasi atau pejabat yang terbukti lalai atau terlibat dalam perusakan lingkungan.”

Terkait dengan itulah, menurut Firdaus Cahyadi, Yayasan Tifa mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera melakukan audit lingkungan dan perizinan secara menyeluruh terhadap seluruh konsesi yang berada di DAS dan kawasan hulu. “Segera tetapkan moratorium permanen terhadap perizinan baru dan cabut izin-izin yang terbukti menjadi pemicu kerusakan ekologis,” jelasnya, “Selain itu, aparat penegak hukum harus melakukan proses hukum secara transparan dan tegas terhadap korporasi dan/atau oknum pejabat yang bertanggung jawab atas deforestasi dan kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana.”

Sementara dari sisi HAM, Zico Mulia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan korban dalam melakukan respon terhadap bencana. “Pastikan pemenuhan hak dasar korban secara menyeluruh dan adil, termasuk kebutuhan pangan, kesehatan, hunian sementara yang layak, pendidikan bagi anak-anak dan dan dukungan psikososial sesuai amanat konstusi dan UUD 1945 serta dan instrument HAM nasional dan internasional,” ujarnya, “Selain itu, libatkan partisipasi korban, komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.” Pelanggaran HAM oleh negara baik lewat kebijakan atau pembiaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sudah terjadi secara masif dan terus berulang. Pentingnya upaya penegakan keadilan dan pengungkapan kebenaran secara transparan akan memutus impunitas, memulihkan hak-hak korban dan mencegah keberulangan di masa depan. Yayasan Tifa menilai bahwa bencana ini adalah pesan bahwa alam telah kehabisan batas resiliensinya.

“Negara harus berhenti menjadi fasilitator bagi perusak lingkungan dan segera kembali ke rel konstitusional,” pungkas Firdaus Cahyadi.

Yayasan Tifa lahir dari rahim reformasi mengusung visi terwujudnya masyarakat terbuka di Indonesia, sejak 8 Desember 2000. Melalui tiga pendekatan isu strategis: HAM dan Demokrasi, Sumber Daya Alam dan Keadilan Iklim, serta Kebijakan dan Tata Kelola Data, Tifa bekerja untuk memastikan ruang sipil dapat terbuka, bhinneka, setara, dan adil. Program-program yang dilakukan antara lain, Jurnalisme Aman, keadilan transisi, jaringan perlindungan pejuang HAM dan lingkungan, keadilan transisi energi, digital demokrasi, dan ketahanan digital masyarakat sipil.

Kontak Media:
Firdaus Cahyadi – Program Officer Natural Resources and Climate Justice (firdaus@tifafoundation.id)
Zico Mulia – Program Officer HAM dan Demokrasi (zico@tifafoundation.id)
Communication & Campaign Officer (km@tifafoundation.id)

Karena ancaman hari ini tidak lagi datang dalam bentuk otoritarianisme kasar—melainkan operasi senyap yang menggerogoti kebebasan sedikit demi sedikit.

Jakarta, 3 Desember 2025 — Dua puluh lima tahun setelah lahir dari semangat Reformasi 1998, Yayasan Tifa menandai usianya dengan sebuah peringatan: demokrasi Indonesia tengah diserang secara senyap. Di permukaan, negara tampak stabil dan demokratis. Namun di balik itu, ruang sipil mengecil perlahan, kritik direm lewat aturan yang tampak legal, dan pengawasan diperluas tanpa banyak disadari publik. Kriminalisasi atas nama ketertiban menjadi pola lama yang diulang kembali dan sumber daya politik dimonopoli.

Dalam konteks itulah Yayasan Tifa merayakan usianya yang ke-25 dengan diskusi nasional “Pergerakan dan Ketahanan Masyarakat Sipil dalam Neo-otoritarianisme di Indonesia.” Perayaan ini bukan pesta. Ia adalah peringatan keras: demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba, membuka acara ini dengan pidato kunci yang menempatkan perjalanan organisasi sebagai cermin bergerak bersama masyarakat sipil: penuh harapan, penuh kerja keras, namun kini dipaksa menghadapi gelombang kemunduran demokrasi yang nyata.

“Sistem yang saat Orde Baru berlangsung, tampaknya kembali. Kita sedang mengalami regresi demokrasi. Kita berada dalam titik balik. Kita gagal mempertahankan nyala api Reformasi,”

kata Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba. Acara diskusi ini merupakan bagian dari perayaan 25 tahun Yayasan Tifa yang mengusung semangat #BersamaBerdaya.

Oslan menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak boleh hanya bertahan; mereka harus menyusun ulang strategi. Karena ancaman hari ini tidak lagi datang dalam bentuk otoritarianisme kasar—melainkan operasi senyap yang menggerogoti kebebasan sedikit demi sedikit. ”Kita harus menemukan kembali cara-cara baru untuk menggelorakan dan memperkuat ketahanan masyarakat sipil di tengah situasi neo-otoritarian,” ucap Oslan.

Analisis tersebut diperkuat oleh Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang menjelaskan bahwa fitur lama orde baru tidak berubah dan bergeser.

“Impunitas tidak pernah diselesaikan. Pelanggaran HAM masa lalu dan infrastruktur politik tidak pernah bergeser secara dominan,” kata Dr. Herlambang.

Dari lapangan, Fatrisia Ain, Ketua Jaringan Jaga Deca, menggambarkan bahwa represi paling keras dirasakan oleh kelompok akar rumput: petani dikriminalisasi, perempuan desa diintimidasi, dan komunitas adat ditekan ketika hak mereka berbenturan dengan kepentingan modal.

“Kami menghadapi pelanggaran hak yang berlipat. Sawit yang lebih banyak dimiliki pengusaha, negara yang sudah jadi korporasi.”

Sementara itu, Eno Liska, aktivis muda HAM, menyoroti generasi muda yang merespons kemunduran demokrasi dengan memanfaatkan teknologi. “Aksi-aksi besar seperti Darurat Demokrasi, Indonesia Gelap, dan aksi Agustus lalu bergerak lewat mobilisasi mulut ke mulut via teknologi.” Walau begitu, Eno menyadari bahwa kelompok muda masih mencari bentuk gerakan.

“Satu-satunya yang masih menyelamatkan kita hari ini adalah solidaritas,” ujarnya.

Diskusi yang dipandu oleh Firdaus Cahyadi, Program Officer Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Keadilan Iklim Yayasan Tifa, merangkai analisis struktural, cerita lapangan, dan energi generasi muda menjadi satu pesan: masyarakat sipil adalah benteng terakhir demokrasi ketika mekanisme formal mulai melemah.

Yayasan Tifa menegaskan bahwa serangan terhadap demokrasi hari ini tidak datang dalam bentuk larangan keras, tetapi melalui ketakutan yang membuat orang memilih diam: jurnalis menghindari liputan sensitif, warga enggan bersuara, dan komunitas kecil dibiarkan berjuang sendiri. Karena itu, di usia ke-25, Yayasan Tifa menyerukan pentingnya solidaritas warga menghadapi sekuritisasi untuk menjaga ruang kebebasan tetap hidup.

Melalui diskusi ini, Yayasan Tifa menegaskan bahwa menghadapi neo-otoritarianisme tidak bisa dilakukan secara individual. Pemunduran demokrasi hanya dapat dilawan dengan kekuatan kolektif, membangun jembatan dan imaginasi kolektif tentang masa depan secara dialektis. Masyarakat sipil adalah aktor kunci resistensi ketika kekuasaan mulai menyempitkan ruang partisipasi publik. Ketika berbagai regulasi membatasi ruang gerak dan membungkam kritik, masyarakat sipil justru perlu memperkuat jejaringnya, menghubungkan kelompok rentan, akademisi, media, aktivis, dan komunitas akar rumput untuk mempertahankan ruang kebebasan.

Di usia ke-25, Yayasan Tifa menyerukan kembali pentingnya menjaga masyarakat terbuka sebagai ekosistem hidup yang membutuhkan partisipasi terus-menerus, sebuah pekerjaan yang, “mudah rapuh bila tidak dijaga.” Demokrasi tidak cukup dipertahankan di atas kertas; ia harus dikuatkan melalui solidaritas, keberanian untuk bersuara, dan kerja bersama yang memastikan kritik tetap mungkin, ruang sipil tetap terbuka, dan kekuasaan tetap diawasi oleh warganya.

Yayasan Tifa lahir dari rahim reformasi mengusung visi terwujudnya masyarakat terbuka di Indonesia, sejak 8 Desember 2000. Melalui tiga pendekatan isu strategis: HAM dan Demokrasi, Sumber Daya Alam dan Keadilan Iklim, serta Kebijakan dan Tata Kelola Data, Tifa bekerja untuk memastikan ruang sipil dapat terbuka, bhinneka, setara, dan adil. Program-program yang dilakukan antara lain, Jurnalisme Aman, keadilan transisi, jaringan perlindungan pejuang HAM dan lingkungan, keadilan transisi energi, digital demokrasi, dan ketahanan digital masyarakat sipil.

Kontak Media:
Communication & Campaign Officer (km@tifafoundation.id)

Jakarta, 22 Agustus 2025.

Insiden pengeroyokan terhadap delapan jurnalis di Kabupaten Serang, Banten, pada 21 Agustus 2025, menegaskan kembali apa rapuhnya kondisi keselamatan jurnalis di Indonesia. Peristiwa ini terjadi saat para jurnalis meliput inspeksi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait dugaan pelanggaran pengelolaan limbah B3 di PT Genesis Regeneration Smelting. 

Kekerasan ini tidak hanya melukai jurnalis secara fisik, tetapi juga mencerminkan ancaman struktural: jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya tidak terlindungi, bahkan di hadapan aparat negara. Lebih dari sekadar serangan individu, kasus ini merupakan serangan terhadap hak publik untuk memeroleh informasi yang dijamin oleh konstitusi. 

Konsorsium Jurnalisme Aman mencatat bahwa serangan fisik, intimidasi, hingga pembatasan kerja jurnalis terus berulang setiap tahun. Kasus di Serang menunjukkan bahwa jurnalis yang meliput isu-isu krusial, seperti lingkungan, berada pada posisi paling rentan karena bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan politik.

Kekerasan di Serang adalah tanda bahwa perlindungan terhadap jurnalis masih jauh dari memadai. Negara harus hadir, bukan hanya merespons kasus per kasus, tetapi dengan membangun sistem perlindungan yang memastikan jurnalis bisa bekerja tanpa rasa takut. Tanpa itu, demokrasi kita akan terus tercederai,” kata Oslan Purba, Direktur Eksekutif Yayasan Tifa.

Sementara itu, Fransisca Susanti, Direktur Eksekutif Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), mengatakan,

Kejadian ini memperlihatkan apa lemahnya mekanisme perlindungan jurnalis di tingkat lokal. Jurnalis seharusnya bisa meliput dengan aman, tetapi yang terjadi justru mereka menjadi target kekerasan. Program Jurnalisme Aman mendorong adanya kebijakan yang lebih tegas dan konsisten dari negara dalam memastikan keselamatan jurnalis.”

Human Rights Working Group (HRWG) menegaskan pentingnya peran Komnas HAM dalam menangani kasus ini. Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Daniel Awigra, Komnas HAM memiliki mandat menyelidiki dugaan pelanggaran HAM.

Dalam konteks ini, Komnas HAM memiliki peran krusial untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM ini dan memastikan adanya akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk jika ada keterlibatan aparat negara. Sementara itu, Dewan Pers sebagai lembaga independen yang melindungi kemerdekaan pers harus bertindak tegas, tidak hanya mengecam kekerasan, tetapi juga berkolaborasi dengan Komnas HAM dan aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan adil. HRWG juga turut mendorong adanya kerjasama perlindungan jurnalis oleh Komnas HAM dengan Dewan Pers”.

Seruan Program Jurnalisme Aman
Sebagai inisiatif kolektif untuk memperkuat kebebasan pers di Indonesia, Program Jurnalisme Aman menyerukan:

1. Kepolisian Republik Indonesia dan Polda Banten wajib menangani kasus ini secara transparan dan menindak semua pihak yang terlibat tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah segera memperkuat mekanisme perlindungan jurnalis, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti lingkungan, korupsi, dan hak asasi manusia.
3. Lembaga negara, media, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi membangun sistem perlindungan berkelanjutan, bukan sekadar reaktif setelah ada serangan.

Konsorsium Jurnalisme Aman mengajak seluruh komponen masyarakat, publik secara luas untuk berpartisipasi dalam menciptakan ekosistem yang aman bagi jurnalis dan menegaskan bahwa setiap serangan terhadap jurnalis adalah serangan terhadap demokrasi. Perlindungan jurnalis adalah kewajiban negara, dan impunitas tidak boleh lagi menjadi pola. Konsorsium Jurnalisme Aman beranggotakan tiga organisasi, yakni Yayasan Tifa, PPMN, dan HRWG.

Contact Person:
Vico (+62 821-1482-7475)