Transisi energi di Indonesia diposisikan sebagai agenda strategis nasional untuk menurunkan emisi karbon, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta memenuhi komitmen iklim global. Alih-alih menjadi solusi yang inklusif, berbagai proyek ini justru memunculkan risiko pada kelompok-kelompok spesifik. Studi kerentanan proyek transisi energi di enam wilayah menunjukkan transisi energi melalui pembangkit dari energi selain batu bara, ternyata menimbulkan masalah baru.

Risiko kehilangan lahan, pencemaran air dan udara, rusaknya ekosistem, penggusuran, hingga konflik sosial menjadi pola yang berulang di berbagai lokasi. Beban dampak ini tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki daya tawar rendah, keterbatasan akses terhadap pengambilan keputusan, serta ketergantungan tinggi pada sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus komparatif di enam wilayah. Data primer dihimpun melalui observasi lapangan secara langsung dan wawancara terpandu (guided interview) dengan menggunakan instrumen formular kualitatif untuk memastikan kedalaman informasi di enam wilayah (Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Utara). Data dikumpulkan melalui telaah dokumen kebijakan pemerintah, laporan, studi akademik, publikasi organisasi masyarakat sipil, serta pemberitaan media yang relevan.

Studi ini mengidentifikasi dampak yang terjadi dari proyek transisi energi dan siapa pihak yang paling terdampak, serta pola ketidakadilan distributif yang muncul. Sementara itu di sisi lain, masyarakat sekitar proyek belum mendapatkan manfaat langsung dari pembangkit listrik. Alih-alih menerima manfaat, mereka justru terus menerus menerima dampak penurunan penghidupan, gangguan lingkungan dan kesehatan. Kondisi ini tidak terlepas dari hasil kajian yang menunjukkan bahwa proyek transisi energi di enam wilayah cenderung dibangun di atas ruang hidup kelompok masyarakat yang bergantung langsung pada ekosistem lokal.

Studi ini mengindentifikasi beberapa kelompok sebagai pihak paling rentan meliputi masyarakat adat, kelompok usia dan jenis kelamin (perempuan, anak-anak, dan lansia), dan kelompok pekerja (nelayan, petani, peternak, pemulung, dan pekerja pembangkit listrik di lokasi proyek).

1. Di Kalimantan Utara, PLTA Kayan dan PLTA Mentarang Induk membuat Masyarakat Adat Dayak terancam digusur dari desa-desa leluhur mereka seperti Desa Long Pelban dan Long Lejuh. Pekerja formal di PLTA Kayan melaporkan kondisi kerja yang tidak layak, tanpa asuransi kesehatan, dan jam kerja yang ekstrem hingga dini hari.
2. Di Sulawesi Tengah, PLTA Poso membuat Masyarakat Adat Danau Poso mengalami kerusakan situs budaya dan hilangnya tradisi tangkap ikan seperti Waya Masapi dan Pasar Sogili akibat pengerukan sungai. Peternak mengalami kerugian berupa kematian 94 kerbau mati di Desa Tokilo karena lahan penggembalaan terendam banjir akibat uji coba PLTA Poso. Ganti rugi yang diberikan atas banjir tersebut tidak layak dan masyarakat menerima intimidasi atas upayanya menuntut Ganti rugi. Nelayan tradisional terdampak berupa penurunan drastic terutama di Danau Poso, dari puluhan hingga ratusan kilogram menjadi hanya sekitar 5 kg per malam karena perubahan kualitas air danau. Perempuan adat harus memikul beban kerja domestic yang lebih berat dikarenakan air surut akibat proyek bendungan.
3. Di Sumatera Utara, PLTP Sorik Marapi menyebabkan hilangnya jiwa orang dewasa dan anak-anak melalui kebocoran gas dan kelalaian pengamanan kolam penampungan air. Kebocoran gas yang disertai semburan lumpur panas mencemari air dan lahan sehingga tidak dapat ditanami kembali. Buangan limbah perusahaan menyebabkan air tercemar sehingga gagal panen dan perubahan masa produktif perkebunan warga.
4. Di Sumatera Selatan, PLTP Rantau Dedap menyebabkan kerugian langsung pada pertanian masyarakat. Debu dari kendaraan berat proyek menempel pada bunga kopi, menyebabkan bunga rontok dan hasil panen menurun hingga 40%. PLTP Rantau Dedap membuat Masyarakat Adat Semendo mengalami kekeringan akibat dampak penurunan debit air Sungai yang krusial untuk irigasi dan kebutuhan domestik akibat PLTP Rantau Dedap. Masyarakat yang bergantung pada mikrohidro dari aliran Sungai Endikat terdampak dari tidak stabilnya aliran sungai, sehingga listrik tidak stabil.
5. Di Jawa Tengah, PLTP Dieng menyebabkan ledakan yang berakibat pada korban luka pada pekerja dan kerugian ekonomi pada masyarakat akibat kerusakan lahan. Kebocoran gas H2S di PLTP Dieng menyebabkan korban jiwa dan pencemaran pada air dan tanah warga. Kebocoran ini menyebabkan peningkatan polusi yang melebihi batas aman. Warga dalam memperjuangkan haknya dan menolak PLTP, menerima kekerasan fisik dari aparat. Kondisi ini tidak dicatat oleh JETP dalam laporan progres JETP terkait PLTP Dieng.
6. Di Sulawesi Selatan, Proyek PLTSa Tamalanrea berpotensi menghilangkan pekerjaan informal pemulung sejumlah ribuan orang. Ribuan masyarakat dan pelajar terancam ruang hidupnya yang sehat dikarenakan jarak proyek PLTSa yang hanya berjarak 100 meter dari perkampungan dan sekolah.

Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa proyek transisi energi di Indonesia yang diharapkan menghadirkan energi bersih di sisi lain tetap menghadirkan kerentanan berganda yang saling berkaitan: kehilangan sumber daya alam sebagai ruang hidup memicu kerentanan ekonomi, krisis sumber daya alam dan lingkungan memperburuk kesehatan, dan marginalisasi sosial memperlemah kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan melindungi diri dari berbagai risiko ancaman dalam kehidupan. Sebagai solusi dari kondisi ini dan untuk memastikan transisi energi yang berkeadilan, JETP dan Sekretariat JETP harus mengintegrasikan indikator perlindungan sosial dan lingkungan yang nyata ke dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), di mana keberhasilan proyek diukur dari ketiadaan penggusuran paksa serta penghormatan penuh terhadap hak masyarakat adat. Hal ini perlu diperkuat dengan pembentukan tim pengawas independen guna memverifikasi kondisi riil sosial-ekologis di lapangan serta melakukan audit menyeluruh untuk menjamin tidak adanya kekerasan fisik atau intimidasi terhadap pembela lingkungan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia dan JETP wajib menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) di setiap tahapan proyek guna melindungi ruang hidup masyarakat. Pemerintah harus menjamin skema kompensasi yang adil dan berkelanjutan untuk pemulihan penghidupan jangka panjang, menyusun protokol perlindungan khusus bagi kelompok perempuan, anak-anak, dan disabilitas terkait akses air bersih dan layanan kesehatan spesifik, serta menghentikan segala bentuk intimidasi aparat demi menjamin perlindungan bagi warga yang memperjuangkan haknya.

In early April 2026, twenty-five civil society representatives from ten countries across East and Southeast Asia gathered in Jakarta for a two-day convening on digital democracy.  Organized under the Digital Democracy Initiative (DDI), the meeting brought together organizations working to protect civic space and strengthen democratic participation through digital technologies at a time when both are under increasing pressure across the region. It came at a critical moment where across the region, the space for civil society action is shrinking, and the organizations best placed to push back are facing some of their worst funding conditions in years.

The convening brought together participants from Cambodia, Timor-Leste, Taiwan, Indonesia, India, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, and the Philippines, representing a range of sectors, including human rights, digital rights, freedom of expression, Indigenous rights, LGBTQIA+ rights, and media freedom. It aims to build a shared understanding of the pressures facing civil society, identify advocacy priorities for 2026, and produce practical roadmaps that partners could act on.

A region facing growing repression

The urgency of the convening reflected broader regional trends. According to the CIVICUS Monitor’s People Power Under Attack 2025 report, more than 85 percent of the population in the Asia-Pacific region lives in countries rated as ‘Repressed’ or ‘Closed’ for civic freedoms.  Among the countries represented at the convening, only Taiwan holds an ‘Open’ rating, while most others fall into the ‘Repressed’ or ‘Obstructed’ categories, meaning civil society operates under consistent risk of harassment, legal persecution, or outright suppression.

Participants described a region where governments are openly learning from each other’s repressive tactics. Laws criminalizing VPN use, mandatory social media identification requirements, and cybersecurity targeting activists rather than protecting them are spreading across borders. Legitimate public concerns, such as child protection or online fraud, are regularly used to justify restrictions on free expression and civic organizing. Several participants also noted that repression no longer stops at national borders. Activists who relocate for safety often remain vulnerable due to growing cooperation between governments in the region.

“ASEAN moves slowly, but it is moving. Your role is to push from the ground, build alliances across countries, and keep engaging, even when it feels difficult. Because change is not impossible. It just requires persistence and strategy,” said Anita Wahid, Indonesia Representative to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

Discussions on regional digital policy highlighted additional concerns. Participants pointed to the UN Cybercrime Convention (UNCC), adopted in late 2024, which uses definitions of cybercrime so broad that they could be used to target legitimate civil society work, and its surveillance provisions often operate without judicial oversight.

The Pall Mall Process, an international initiative on spyware accountability initiative entering implementation in June 2026, was identified as another key advocacy opportunity. However, participants noted that engagement from Asian governments remains minimal. Meanwhile, platform regulation across the region continues to prioritize government content removal requests over broader accountability for harms experienced by users.

Funding cuts deepen the crisis

Alongside shrinking civic space, participants identified worsening funding conditions as another major threat facing civil society organizations. Drawing on data from Forus International, a global network representing over 24,000 civil society organizations, participants heard that 7 out of 10 organizations worldwide had been directly affected by the US funding freeze, with budget cuts ranging from 25 to 75 per cent.

The impacts across Southeast Asia have already been significant. Participants cited program disruptions and salary cuts in Indonesia, weakened advocacy coalitions in Malaysia, and Cambodia’s heavy reliance on foreign assistance, from which approximately 95 per cent of civil society funding originates.

Participants were clear that this is not a temporary disruption. Funding cuts, shrinking civic space, and growing digital repression are converging at the same time. Donors are increasingly routing money through governments instead of civil society. Organizations are being pushed to develop expertise in artificial intelligence while urgent human rights work goes under-resourced.

In response, discussions turned to practical alternatives, including resource-sharing between organizations, more strategic engagement with private-sector funders, and partnership models that avoid placing smaller organizations in dependent relationships with larger intermediary groups.

Building regional advocacy roadmaps

Participants collectively produced three regional advocacy plans. The first targets cybercrime laws across the region and demands the inclusion of human rights standards in the said laws, and the UNCC, aiming to push states for the delay or decline the signing of the convention. The second addresses the protection of human rights defenders as a whole: physical safety, digital security, legal support, and mental health, treated as connected rather than separate needs. The third takes on the funding environment directly, urging donors to shift toward more flexible, long-term support for digital rights work and calling for policies that allow civil society to receive and manage funding without undue interference.

Each roadmap names specific targets, timelines, entry points, and the organizations that will take the lead. Participants also identified key risks to implementation, including shrinking budgets, political instability, shifting donor priorities, and long-term burnout among activists and civil society workers.

Beyond Jakarta  

Participants emphasized that the Jakarta convening marked the beginning of a longer regional process rather than a standalone event. In the weeks and months ahead, the participating organizations will refine their advocacy plans and begin implementation, drawing on the shared analysis and commitments built across the two days in Jakarta. A follow-up review convening is planned for November 2026 to assess progress and strengthen coordination.

“Just listening to the different contexts of digital rights and different positions of organizations is a lot of learning. Taking all of that and putting it into a cohesive strategy we can all work on is the start of something we can pursue together,” reflects one of the participants, a digital activist from Indonesia.

Calling for Proposal

We are pleased to announce that Re-D Fund Cohort 2: Reimagining Futures for Digital Democracy is now accepting applications.

The Re-D Fund provides grants to civil society organisations, collectives, and networks working to strengthen digital democracy, expand civic space, and build organisational resilience across East and Southeast Asia.

Apply before 5 June 2026.

Apply Now

RUU Perubahan atas UU PK telah resmi masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 di bawah Komisi VI DPR RI. Menindaklanjuti momentum tersebut, Yayasan Tifa akan mendalami dan memetakan kesenjangan antara kerangka hukum perlindungan konsumen yang berlaku dengan realitas dampak platform power yang dihadapi konsumen Indonesia sehari-hari, dan merumuskan rekomendasi atas revisi UUPK yang mendorong transformasi paradigmatis yang mampu menjawab kebutuhan pengaturan perlindungan konsumen di era digital.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Yayasan Tifa membuka rekrutmen untuk konsultan eksternal yang akan membantu pelaksanaan riset tentang topik di atas. Kami mengundang tim peneliti yang memiliki pengalaman relevan untuk mengajukan proposal yang berisi:

• Surat lamaran
• Proposal penelitian singkat
• CV/resume

Proposal dapat dikirimkan melalui email ke recruitment@tifafoundation.id dan dpg@tifafoundation.id dengan tenggat waktu pada tanggal: 10 Mei 2026 pukul 20.00 WIB 

Pelajari selengkapnya di Kerangka Acuan Kegiatan – Riset Perlindungan Konsumen.

The Re-D Fund is a microgrant program under the Digital Democracy Initiative (DDI) that supports civil society groups using digital tools to strengthen democratic participation, protect civic space, and promote inclusive, rights-respecting democratic practices.

Designated for the CSOs in a closed, repressed, or obstructed East or Southeast Asia country: Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Taiwan, Thailand, Timor Leste, and Vietnam.

Tifa Foundation is seeking an individual or team of consultants to conduct the 2025 annual evaluation of the Integral Security Resources Hub (ISRH), which Tifa Foundation implements as the secretariat. This project applies an integrated approach that ensures HRDs receive timely, robust, and effective protection, enabling them to continue their critical work in promoting human rights and environmental justice. This approach establishes a collaborative network, the Integrated Security Service Provider Network (JPLKI) and a support funding mechanism, the Flexible Responsive Fund (FRF).

About the Integral Security Service Provider Network

The Integral Security Service Provider Network (Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral or JPLKI) is a collaborative network of institutions in Indonesia dedicated to providing comprehensive security for HRDs and EHRDs. The network addresses threats, violence, criminalisation, and other human rights violations aimed at obstructing their efforts to uphold human rights and protect the environment. Its protection services encompass all stages, before, during, and after incidents of physical, non-physical, or digital violence against them.

JPLKI Initiatives: Provision of the Flexible Responsive Fund (FRF)

The Flexible Responsive Fund (FRF) is a vital initiative within the Integrated Security Service Provider Network (Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral, or JPLKI), designed to provide swift and effective support to Human Rights Defenders (HRDs) and Environmental Human Rights Defenders (EHRDs) who face threats, violence, or criminalisation. This fund not only addresses immediate emergencies but also strengthens service providers’ capacity to deliver better support and expertise, ensuring comprehensive assistance during emergencies and implementing preventive measures.

The primary objective of the 2025 annual evaluation for the Integral Security Service Provider Network (JPLKI) is to assess the relevance, effectiveness, efficiency, coherence, and sustainability of the network’s initiatives and activities during the reporting period. This evaluation aims to provide an evidence-based understanding of progress toward achieving JPLKI’s goals of offering comprehensive protection for HRDs and EHRDs, addressing gaps in service delivery, and enhancing the resilience of civil society organisations in Indonesia in the second year of JPLKI. The second annual evaluation also seeks to identify lessons learned and generate actionable recommendations to inform and strengthen the implementation of the network’s strategies in the upcoming period.

Interested evaluators are invited to submit their applications, which should encompass CVs, cover letters, and expressions of interest. The proposal should detail work plans and budgets. All submissions should be directed to: recruitment@tifafoundation.id. The deadline for submission is 23 April 2026, 23:59 WIB.

Please note that only shortlisted candidates will receive further communication.

Further information: ToR – 2nd Annual Evaluation Consultant – ISRH

Masyarakat Adat To Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan akhirnya berhasil mengeluarkan wilayah kelola mereka dari konsesi tambang nikel PT Prima Utama Lestari (PT PUL). Masyarakat Adat To Cerekang telah mampu berdiri tegak, berjuang mempertahankan wilayah adat, sumber kearifan lokal, dan kehidupan mereka.

Melalui serangkaian upaya advokasi yang terorganisir yang difasilitasi oleh Perkumpulan Wallacea, Masyarakat Adat To Cerekang tidak hanya berhasil menguatkan barisan mereka sendiri, tetapi juga meraih dukungan signifikan dari pemerintah daerah dan bahkan membuat perusahaan pertambangan bernegosiasi.

Perkumpulan Wallacea (Wallacea), sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada persoalan masyarakat adat dan lingkungan hidup, dengan dukungan dari Yayasan Tifa telah memulai perubahan dari dalam komunitas. Wallacea membangun kesadaran masyarakat To Cerekang terkait pentingnya memiliki dasar pengetahuan dan persatuan yang kuat.

Pada 11 September 2024 misalnya, Wallacea menggelar pelatihan hukum kritis yang diikuti 20 perwakilan Masyarakat Adat To Cerekang, baik perempuan dan laki-laki. Hasilnya, menurut Ridwan, salah satu aktivis Wallacea, kesadaran kritis masyarakat menguat.

“Komitmen untuk mengawal perlindungan wilayah adat pun terpupuk,” jelasnya,

“Puncaknya, pada 11 Januari 2025, Musyawarah Kampung yang dihadiri 101 orang menghasilkan Dokumen Konsensus Sosial yang berisi, kesepakatan bulat Masyarakat Adat To Cerekang menolak IUP PT PUL di wilayah kearifan lokal mereka.”

Setelah itu, menurut Ridwan, tim lobi bergerak cepat. “Mereka tahu, untuk berhasil, mereka harus membuktikan bahwa penolakan mereka didasari oleh prinsip perlindungan hak dan didukung oleh publik luas,” jelasnya, “Terkait dengan itulah, sebuah survei mendalam berbasis prinsip PADIATAPA (Keterlibatan, Persetujuan, dan Partisipasi) dilakukan di tiga desa (Oktober-Desember 2024). Data yang terkumpul dianalisis dan dirangkum dalam bentuk Policy Brief yang solid.”

Baca: Menjaga Hutan Adat To Cerekang: Kolaborasi untuk Masa Depan Berkelanjutan

Tidak berhenti sampai disitu, menurut Ridwan, untuk memperluas dukungan Wallacea memfasilitasi produksi sebuah film dokumenter. “Film itu tentang perlindungan wilayah kearifan lokal,” jelasnya, “Film dan publikasi media lokal berhasil menarik perhatian sehingga To Cerekang mendapatkan dukungan publik.”

Kerja keras itu, menurut Ridwan, mulai membuahkan hasil berupa dukungan dari akademisi, media, dan Pemerintah Daerah Luwu Timur terhadap penyelamatan wilayah adat ini semakin menguat dan meluas.

“Upaya yang terstruktur dan terorganisir ini mulai mengubah kebijakan dan mendesak perusahaan untuk mengeluarkan wilayah adat To Cerekang dari wilayah kosesi tambang mereka. Bahkan, melalui lokakarya yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan pihak terkait, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan komitmen untuk melindungi wilayah adat.”

Hasil nyatanya sebagian besar wilayah kearifan lokal To Cerekang di Areal Penggunaan Lain (APL) telah dicantumkan dalam Perda No 1 Tahun 2025 tentang RT/RW Kabupaten Luwu Timur. “Pemda bahkan berkomitmen untuk melakukan review lebih lanjut untuk mencantumkan seluruh wilayah kearifan lokal yang tersisa,” ujarnya.

Lebih jauh, Ridwan mengungkapkan bahwa tim lobi To Cerekang intensif melakukan audiensi dengan Pemda dan PT PUL (Maret dan April 2025). “Meskipun belum ada dokumen resmi penciutan IUP, hasil pertemuan lanjutan pada 13 Juni 2025 menghasilkan komitmen penting, yaitu PT PUL berjanji tidak akan melakukan aktivitas apapun di wilayah kearifan lokal To Cerekang hingga tahun 2026,” jelasnya, “Perusahaan juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai dokumen kesepakatan penciutan wilayah IUP yang masuk dalam wilayah adat.”

Pada akhirnya, kegiatan advokasi Wallacea bersama Masyarakat Adat To Cerekang ini berhasil mencapai mengubah dinamika kekuasaan. “Hal itu ditandai dengan munculnya memiliki kesadaran kritis masyarakat adat To Cerekang,” jelasnya, “Mereka juga memiliki tim lobi yang terorganisir yang berhasil membangun konsensus sosial yang kuat untuk mempertahankan wilayah adat mereka.”

Kisah To Cerekang ini, lanjut Ridwan, adalah bukti bahwa dengan persatuan, strategi advokasi yang tepat, dan kerja keras, masyarakat adat dapat membalikkan keadaan.

Sementara itu, Hamsaluddin (Ancha), Direktur Eksekutif Perkumpulan Wallacea periode 2024-2027, melalui pesan pendeknya kepada Yayasan Tifa, Senin (1/12), mengungkapkan bahwa konsistensi gerakan menjaga wilayah kearifan lokal To Cerekang juga perlu konsisten dikawal. “Kedepan, memperkuat peran kaum muda yang tergabung dalam, Pejuang Muda To Cerekang (PM-WTC) adalah wujud kongkretnya,” ucapnya.

Firdaus Cahyadi, Program Officer untuk Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Keadilan Iklim Yayasan Tifa, juga menambahkan harapan atas upaya ini,

“Kami berharap perjuangan Masyarakat To Cerekang dalam menjaga wilayahnya menjadi inspirasi bagi masyarakat adat lainnya di Indonesia, bahwa ini bukanlah hal yang mustahil.”

Ia juga menutup dengan optimisme senada bahwa perubahan dan pencapaian ini bukan akhir, tetapi awal bagi para masyarakat yang terpinggirkan untuk senantiasa bahu-membahu, bersama mengawal keterbukaan dan keadilan dalam tata kelola sumber daya alam dan keadilan iklim di Indonesia.

Cerita Perubahan dan Tentang Program

Cerita Perubahan dari Masyarakat Adat To Cerekang ini merupakan dukungan dari Program Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Keadilan Iklim Yayasan Tifa, yang diimplementasikan langsung oleh Perkumpulan Wallacea.

Dalam mewujudkannya, Masyarakat Adat To Cerekang meningkatkan kapasitas mereka dalam advokasi dan hukum kritis, berupaya mengorganisir masyarakat, menjaring dukungan, dan merangkul para pemangku kepentingan melalui dialog—negosiasi dan advokasi untuk mempertahankan Hutan Adat To Cerekang—melindungi hak mereka.

Yayasan Tifa berkomitmen dalam mendorong terwujudnya masyarakat terbuka, salah satunya memastikan masyarakat marginal mendapatkan hak dasar mereka. Dalam konteks ini, hak masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya—memastikan masyarakat mendapatkan keadilan.

Jadi Mitra Perubahan

Seperti alat musik Tifa, Yayasan Tifa mengajak, merangkul, dan mengumpulkan seluruh pihak untuk ikut serta membawa perubahan menuju masyarakat yang terbuka, bhineka (beragam), setara, dan adil.

Jalin Kolaborasi

Serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis malam (12/3) di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, bukan sekadar tindak kriminal biasa. Peristiwa ini adalah ancaman terhadap demokrasi dan bentuk teror yang menyasar kerja-kerja advokasi serta suara kritis di ruang publik.

Berdasarkan informasi yang beredar, Andrie Yunus diserang oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor dan menyiramkan cairan kimia berbahaya saat ia melintas di Jalan Salemba I sekitar pukul 23.37 WIB. Serangan itu menyebabkan luka bakar serius pada wajah, mata, dada, dan tangan korban, dengan tingkat luka mencapai sekitar 24 persen.

Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Andrie menyelesaikan rekaman siniar di kantor YLBHI yang membahas isu remiliterisasi dan cial review Undang-Undang TNI. Rangkaian kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa serangan tersebut berkaitan dengan kerja-kerja advokasi yang selama ini dijalankan korban.

Konsorsium Jurnalisme Aman memandang serangan ini sebagai peringatan keras bagi kondisi demokrasi Indonesia.

Dalam beberapa waktu terakhir, intimidasi terhadap suara kritis tidak hanya menyasar pembela HAM, tetapi juga media. Teror berupa pengiriman kepala babi kepada kantor redaksi Tempo beberapa waktu lalu menjadi contoh nyata bagaimana ancaman dan intimidasi digunakan untuk menekan kerja jurnalistik dan kebebasan berekspresi.

Jika rangkaian peristiwa ini dilihat secara utuh, terlihat pola yang mengkhawatirkan: mereka yang selama ini bekerja di garis depan pengawasan kekuasaan, baik jurnalis maupun pembela HAM, semakin rentan terhadap intimidasi dan kekerasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terhadap jurnalis, pembela HAM, dan masyarakat sipil memang terus berulang. Polanya nyaris serupa: pelaku tidak jelas, penyelidikan berlarut, dan publik dibiarkan menunggu tanpa kepastian.

Ketika kekerasan seperti ini terjadi berulang tanpa penyelesaian yang transparan, pesan yang muncul sangat jelas:

siapa pun yang bersuara kritis bisa menjadi target.

Situasi ini berbahaya bagi demokrasi. Ruang publik yang sehat hanya dapat tumbuh jika mereka yang memperjuangkan kepentingan warga, baik jurnalis maupun pembela HAM, dapat menjalankan perannya tanpa rasa takut.

Karena itu, Konsorsium Jurnalisme Aman mendesak:

Pertama, Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas pelaku dan aktor di balik serangan ini secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Kedua, negara harus memastikan perlindungan yang nyata bagi pembela HAM, jurnalis, dan masyarakat sipil yang bekerja di isu-isu kepentingan publik.

Ketiga, pemerintah perlu menunjukkan komitmen serius bahwa kekerasan terhadap pembela HAM tidak akan ditoleransi.

Serangan terhadap Andrie Yunus tidak boleh dipandang sebagai peristiwa kriminal biasa. Ini adalah serangan terhadap keberanian untuk bersuara.

Temuan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: meningkatnya serangan terhadap jurnalis di berbagai wilayah Indonesia, yang diikuti dengan meningkatnya praktik swasensor di ruang redaksi. Ketika intimidasi dan kekerasan dibiarkan, jurnalis sering kali memilih menahan atau membatasi liputan demi keselamatan.

Serangan terhadap Andrie Yunus berpotensi memperluas dampak tersebut, tidak hanya di kalangan jurnalis, tetapi juga di kalangan organisasi masyarakat sipil. Ketika pembela HAM diserang karena kerja-kerja advokasinya, rasa takut yang muncul dapat mendorong praktik swasensor di ruang advokasi, yang pada akhirnya melemahkan kontrol publik terhadap kekuasaan.

Dan jika teror seperti ini dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya satu orang, melainkan ruang demokrasi itu sendiri.

Jakarta, 13 Maret 2026
Konsorsium Jurnalisme Aman
(Yayasan Tifa, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara/PPMN, dan Human Rights Working Group/HRWG)

Kontak:

This evaluation will assess the full program cycle, examining performance, contribution, impact, sustainability, and strategic learning. The evaluation is expected to generate credible evidence, analytical clarity, and practical recommendations grounded in systematic inquiry and responsible engagement.

Prospective applicants are invited to submit a complete proposal package consisting of a Technical Proposal and a Financial Proposal, along with all required supporting documents. Proposals must be submitted in English, in PDF format, via email to: recruitment@tifafoundation.id, Subject line: TJ Phase II Final Evaluation – Consultant Application – [Name of Applicant/Institution].

Applications must be submitted no later than 21 March 2026. Late submissions will not be considered.

Further Information:
ToR – Endline Evaluation for “Rebuilding Hope in the Twilight” Project

“Teman-teman jurnalis yang bergabung di KKJ ini untuk memproteksi ketika terjadi kekerasan di lapangan. Ini nilai yang sangat positif, karena selama ini kekerasan terhadap jurnalis, terutama di wilayah kepulauan atau daerah terpencil, sering tidak terdeteksi,” ujar Nany.

Batam, 8 Maret 2026 — Sejumlah organisasi profesi jurnalis, organisasi pengusaha media dan jaringan masyarakat sipil membentuk Komite Keselamatan Jurnalis Kepulauan Riau (KKJ Kepri), Minggu, 8 Maret 2026.

Organisasi profesi jurnalis yang menjadi inisiator yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, AJI Tanjungpinang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, PWI Batam, Persatuan Pewarta Foto (PFI) Kepri, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kepri. Diperkuat organisasi pengusaha media: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kepri dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepri, serta jaringan masyarakat sipil Lembaga Studi Bantuan Hukum Masyarakat Kepulauan (LsBH) MK.

KKJ diharapkan dapat menjadi wadah perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas, khususnya di Provinsi Kepri. Lahirnya Komite Keselamatan Jurnalis di Kepulauan Riau ini juga merupakan kerja sama antara Yayasan Tifa dan AJI Indonesia. KKJ Provinsi Kepri menjadi yang ke-12 di Indonesia dan dukungan ke-5 dari program Jurnalisme Aman Yayasan Tifa.

Sebelum deklarasi, peserta dibekali dengan pelatihan keamanan holistik serta pemahaman mengenai advokasi. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (7–8 Maret 2026) di Kota Batam. Pelatihan ini diikuti sejumlah jurnalis dari berbagai media di Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas jurnalis dalam aspek keamanan fisik, digital, dan psikososial, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan terhadap jurnalis di daerah.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, mengatakan pembentukan KKJ Kepri merupakan langkah penting untuk memperluas jaringan perlindungan bagi jurnalis di Indonesia. Menurut dia, kehadiran KKJ di Kepulauan Riau dapat memberikan perlindungan bagi jurnalis yang menghadapi intimidasi maupun kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik.

“Teman-teman jurnalis yang bergabung di KKJ ini untuk memproteksi ketika terjadi kekerasan di lapangan. Ini nilai yang sangat positif, karena selama ini kekerasan terhadap jurnalis, terutama di wilayah kepulauan atau daerah terpencil, sering tidak terdeteksi,” ujar Nany.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, cukup banyak laporan yang diterima AJI terkait tindakan kekerasan, serangan digital, maupun teror terhadap jurnalis, maupun perusahaan media di Kepri. “Diharapkan ke depannya KKJ dapat menunjukkan peran dalam melindungi kerja- kerja jurnalis di wilayah Kepri ini,” ungkap Nany.

Desember 2025 lalu, salah seorang jurnalis mengalami teror karena dituding terlibat dalam aksi penolakan alih lahan oleh warga di Pulau Rempang, Kota Batam, setelah mempublikasikan kekerasan aparat di sana. Selain itu, wartawan Liputan6.com (2021), Ajang Nurdin, yang tengah meliput–door stop–kunjungan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, di Batam juga mengalami kekerasan berupa cekik, dorong, dan seret menjauh dari rombongan Menhub. Hal ini dilanjutkan dengan undangan mediasi ke Kemenhub di Jakarta yang tetapi juga ‘di-framing‘ setelah penolakan undangan dengan dinyatakan positif Covid-19, padahal jurnalis yang bersangkutan melakukan verifikasi dua kali di rumah sakit dengan hasil ‘negatif.’

“Saya melakukan PCR, setelah itu saya lakukan komunikasi dengan AJI Indonesia. AJI Indonesia bilang gak boleh (ke Jakarta) tanpa ada pendampingan. Lalu saya mutusin tidak jadi. Namun, tiba-tiba beberapa jam kemudian, saya dapat kabar kalau saya positif setelah saya menolak untuk ke Jakarta. Saya di situ di-Covid-kan. Maka saya berinisiatif bersama AJI Batam untuk melakukan PCR di RS lain, hasilnya negatif.” cerita Ajang.

Erick, Koordinator KKJ Indonesia, menambahkan, “(Apa) yang dialami Ajang ini serangan beruntun, sudah dipiting oleh ajudan, didatangi oleh dua anggota BIN, dia lalu di-Covid-kan. Korban berkali-kali alami kekerasan. Sementara istrinya alami intimidasi. Disayangkan juga, response redaksi/kantor lebih pro ke pelaku dengan menerima berdamai.”

Nany menegaskan, setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis harus dibawa ke ruang publik dan diproses secara hukum agar tidak terjadi impunitas atau nirpidana. “Kita berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis di Kepri. Tapi jika itu terjadi, kasusnya harus diselesaikan secara hukum. Dengan adanya KKJ, diharapkan tidak ada lagi pihak yang sewenang-wenang terhadap jurnalis,” katanya.

Ketua AJI Indonesia ini menambahkan, KKJ Kepri tidak hanya diisi oleh satu organisasi profesi. Sejumlah organisasi jurnalis seperti PWI, IJTI, dan PFI, serta lembaga bantuan hukum juga terlibat dalam komite tersebut sehingga diharapkan mampu memperkuat advokasi bagi jurnalis.

Koordinator KKJ Kepri terpilih, Muhamad Ishlahuddin, mengatakan pembentukan komite ini diharapkan menjadi wadah perjuangan bagi jurnalis ketika menghadapi intimidasi, pelarangan liputan, maupun kekerasan di lapangan. “KKJ diharapkan menjadi tameng terdepan ketika teman-teman jurnalis mendapat intimidasi atau kekerasan saat bekerja. Melalui komite ini, kita bisa melakukan mitigasi dan advokasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi jurnalis,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan KKJ di Kepulauan Riau juga menjadi ruang kolaborasi untuk memperjuangkan hak-hak jurnalis sekaligus memastikan kebebasan pers tetap terjaga.

Sementara itu, Project Officer Program Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pembentukan KKJ Kepri tersebut. Menurut dia, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Jurnalisme Aman yang diinisiasi Yayasan Tifa bersama konsorsium organisasi masyarakat sipil, yaitu Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG), dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Program tersebut bertujuan memperkuat ekosistem perlindungan jurnalis di Indonesia melalui pendekatan keamanan yang komprehensif.

“Kita memahami bahwa keselamatan jurnalis tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan hak publik atas informasi,” ujar Arie.

Ia menilai ancaman terhadap kerja jurnalistik saat ini semakin kompleks, mulai dari kekerasan fisik, intimidasi, serangan digital hingga pelarangan liputan. Menurutnya, jurnalis kerap berhadapan dengan isu-isu sensitif seperti lingkungan, investasi, ketenagakerjaan, hingga praktik korupsi. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan mekanisme perlindungan jurnalis di tingkat daerah menjadi semakin penting.

“Karena itu pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman keamanan bagi jurnalis, tetapi juga menjadi momentum penting untuk membangun mekanisme perlindungan melalui pembentukan KKJ Kepulauan Riau,” ucapnya.

Jurnalisme Aman merupakan program yang diinisiasi oleh konsorsium: Yayasan Tifa, PPMN, dan HRWG. Didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Mengusung visi menciptakan ekosistem jurnalis dan media yang aman dan adil.

Per tahun Maret 2026, Jurnalisme Aman telah mendorong terbentuknya 5 (empat) dari 12 Komite Keselamatan Jurnalis di Indonesia: KKJ Aceh, KKJ Sulawesi Tengah, KKJ Sulawesi Tenggara, KKJ Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kini KKJ Kepulauan Riau.

Program ini menyediakan portal pengaduan, bantuan, dan pembelajaran terpadu di JurnalismeAman.com yang dapat diakses oleh publik.

Kontak:

This evaluation will assess the full program cycle, examining performance, contribution, impact, sustainability, and strategic learning. The evaluation is expected to generate credible evidence, analytical clarity, and practical recommendations grounded in systematic inquiry and responsible engagement.

Prospective applicants are invited to submit a complete proposal package consisting of a Technical Proposal and a Financial Proposal, along with all required supporting documents. Proposals must be submitted in English, in PDF format, via email to: recruitment@tifafoundation.id, Subject line: JA Final Evaluation – Consultant Application – [Name of Applicant/Institution].

Applications must be submitted no later than 13 March 2025. Late submissions will not be considered.

Further Information: ToR – Endline Evaluation for the Jurnalisme Aman (JA) Programme