We know that behind every proposal lies a considerable investment of hours, dedication, and hope, often carried out with limited resources and under increasingly difficult conditions. We read each one closely, moving through several stages of selection, and paid particular attention to the impact each proposal hopes to achieve, its focus on issues shaped by layered marginalization, and its contribution to strengthening the organization behind it.

We are proud to announce that 33 initiatives, representing more than 50 organizations, have been selected to join Re-D Fund Cohort 2. Over the coming months, these partners will work to expand citizen participation, strengthen digital rights, and build more inclusive, accountable, and resilient civic spaces across the region.

Thank you to every organization that applied. The strength and creativity we saw reaffirms how alive the democracy movement is across our region. We look forward to more opportunities to work together.

All applicants will receive an email with the result of their application. Please check your inbox (including spam/junk folders) for further details.

Foto: Deklarasi pembentukan KKJ Maluku Utara pada 22 Juni 2026 di Ternate, Maluku Utara © 2026 Yayasan Tifa

Ternate – Upaya memperkuat perlindungan terhadap jurnalis di Maluku Utara memasuki babak baru. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Maluku Utara resmi dideklarasikan dalam rangkaian Pelatihan Keamanan bagi Jurnalis yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Yayasan Tifa di Ternate, 20–22 Juni 2026.

Deklarasi ini menjadi respons atas masih tingginya ancaman dan kekerasan yang dihadapi jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik, mulai dari intimidasi, teror, serangan digital, doxing, hingga pelarangan liputan.

Kegiatan ini mempertemukan berbagai organisasi pers dan masyarakat sipil di Maluku Utara, antara lain AJI, PWI, IJTI, Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), LBH Marimoi, Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen (YLPAI) Maluku Utara, LBH Ansor Maluku Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, WALHI Maluku Utara, Yayasan Salawaku, dan Pers Mahasiswa Mantra. Kolaborasi lintas organisasi ini menjadi fondasi pembentukan KKJ Maluku Utara sebagai mekanisme bersama untuk merespons berbagai ancaman terhadap kebebasan pers.

Perwakilan Yayasan Tifa, Arie Mega, mengatakan pembentukan KKJ Maluku Utara merupakan hasil kolaborasi berbagai organisasi pers, lembaga bantuan hukum, dan kelompok masyarakat sipil yang memiliki komitmen memperkuat keselamatan jurnalis dan kebebasan pers.

“KKJ Maluku Utara merupakan KKJ daerah keenam antara Jurnalisme Aman dan KKJ Nasional yang terbentuk atas mandat simpul hub Maluku Utara di bawah Integral Security Resource Hub Yayasan Tifa karena adanya kebutuhan dan keresahan nyata atas berbagai kasus kekerasan yang masih dialami jurnalis di daerah,” kata Arie.

Arie Mega, Yayasan Tifa

Menurut Arie, melalui KKJ Maluku utara, berbagai organisasi yang selama ini bekerja pada isu kebebasan pers dan hak asasi manusia diharapkan dapat memperkuat mekanisme perlindungan bagi jurnalis serta mendorong berkurangnya kasus kekerasan terhadap insan pers di masa mendatang..

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia sekaligus Ketua KKJ Indonesia, Erick Tanjung, mengatakan urgensi pembentukan KKJ di Maluku Utara mengingat persoalan lingkungan di Maluku Utara sangat kompleks dan berisiko bagi jurnalis yang meliput isu lingkungan.

“Tidak hanya tentang lingkungan tetapi, secara umum di Maluku Utara kekerasan jurnalis juga tinggi sehingga KKJ harus dibentuk,” ucapnya.

Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida, menyampaikan angka kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat 67 persen jurnalis pernah mengalami kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Bentuk yang paling banyak terjadi antara lain pelarangan peliputan, pelarangan pemberitaan, intimidasi, ancaman digital, serta tekanan dari narasumber maupun kelompok berkepentingan.

Selain itu, swasensor menjadi ancaman baru yang muncul karena alasan menjaga keselamatan diri, menghindari konflik, tekanan dari pihak tertentu, hingga kekhawatiran terhadap dampak hukum. Data Yayasan Tifa menunjukkan 72 persen jurnalis pernah mengalami sensor dan 80 persen mengaku pernah melakukan swasensor.

“Topik yang paling sering memicu swasensor itu, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya.

Nany Afrida, Ketua AJI Indonesia

Menurut Nany, angka kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis terus bertambah, sementara penyelesaiannya selama ini masih banyak berakhir pada permintaan maaf tanpa proses yang memadai.

“Kolaborasi ini menjadi kekuatan kita dalam mencegah terjadi tindakan kekerasan jurnalis,” ucapnya.

Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengatakan pembentukan KKJ Maluku Utara berangkat dari keprihatinan atas masih terjadinya kasus kekerasan terhadap jurnalis di daerah tersebut. Dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, sedikitnya empat kasus kekerasan terhadap jurnalis tercatat saat mereka menjalankan tugas jurnalistik.

“Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi setiap kasus merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi,” kata Yunita.

Dalam deklarasi tersebut, peserta menyepakati Erdian Sangaji sebagai Ketua KKJ Maluku Utara, Dealfrit Kaerasa sebagai Sekretaris, dan Aroby Kelirey sebagai Bendahara. KKJ Maluku Utara diharapkan menjadi ruang kolaborasi berbagai organisasi pers, lembaga bantuan hukum, dan kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan, pendampingan, serta respons terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di Maluku Utara.

Feels like a déjà vu. Dwifungsi ABRI, Kembali lagi? Terulang kembali?

Bagaimana sih sejarah ABRI, ada kaitannya dengan Polri? Lalu, konsep ‘dwifungsi’ yang kerap kita dengar itu apa?
Kita mulai dengan sejarahnya, yuk!

Lini Masa

1945–1959 – Pra-ABRI
Tentara dan Polisi berdiri masing-masing. Namun karena adanya jatuh-bangun kabinet pada masa Demokrasi Liberal dan intervensi politisi sipil terhadap internal tentara. Ada rencana restrukurisasi dan modernisasi tentara agar lebih profesional diintervensi politisi di DPR.

Puncaknya 17 Oktober 1952, TNI menuntut Presiden membubarkan parlemen dengan mengarahkan moncong meriam ke istana negara.

1960–1965 – ABRI
Presiden Soekarno menyatukan Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta Angkatan Kepolisian dalam satu payung (ABRI) pada 1962, secara bertahap.

1960–1998 – Dwifungsi
Di bawah Orde Baru Presiden Soeharto, melalui UU No. 20 Tahun 1982, ABRI resmi mengemban tugas ganda secara sah:
(1) menjaga pertahanan keamanan, sekaligus
(2) bertindak sebagai kekuatan sosial-politik

1998–2004 – Reformasi
Menuntut pemurnian demokrasi. Melalui TAP MPR VI/2000, ABRI dibubarkan, TNI dan Polri dipisah. Guna menjaga netralitas, secara tegas melarang aparat aktif menduduki jabatan sipil/birokrasi kecuali jika mengundurkan diri/pensiun (UU 34/2004 dan UU 2/2002).

2024–2026 – RUU TNI dan RUU Polri
Setelah pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, kini disusul RUU Polri yang disahkan oleh DPR RI. Salah satu hal yang paling memicu perdebatan adalah:

diberikannya ruang bagi aparat aktif untuk menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara.

TNI-Polri Bersaudara

Sebelum seperti saat ini, TNI dan Polri sebelumnya sempat berada di bawah atap yang sama, ibarat ‘saudara’.

Sejak tahun 1960-an, tepatnya di era Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno hingga sepanjang era Orde Baru (Presiden Soeharto), angkatan perang (Daratan, Laut, Udara) dan kepolisian disatukan di bawah satu atap bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

‘Kekuatan Bersenjata’ juga menjadi kesamaan di antara mereka.

Karena berada dalam satu institusi militer yang sama, polisi pada masa itu ikut memakai sistem kepangkatan militer (seperti Letnan, Kapten, Mayor, hingga Jenderal) dan tak jarang ikut mendapatkan pelatihan semi-militer.

Dua Fungsi

Konsep awal dwifungsi sebetulnya digagas oleh Jenderal A. H. Nasution pada tahun 1958 dengan nama ‘Jalan Tengah’. Gagasan awalnya adalah tentara tidak boleh hanya jadi alat mati pemerintah, tetapi juga tidak boleh mengudeta negara. Militer perlu diberi ruang untuk ikut membangun bangsa.

Namun, pada era Orde Baru, konsep ini diperluas menjadi doktrin resmi. Menurut studi dari Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia, ABRI secara hukum memiliki dua peran sekaligus:

1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan: Menjaga kedaulatan negara dari musuh luar dan dalam.
2. Fungsi Sosial-Politik: Ikut serta menentukan arah kebijakan negara dan aktif dalam pemerintahan sipil.

Dampaknya, di masa Orde Baru, ribuan perwira ABRI ‘dikaryakan’ di pos-pos sipil. Struktur birokrasi dari level kepala desa, bupati, gubernur, hingga menteri jamak diisi oleh personel aktif.

Bahkan, ABRI punya jatah kursi khusus di DPR/MPR tanpa melalui jalur Pemilu.

Dua Fungsi

Ketika gelombang Reformasi pecah pada tahun 1998, tuntutan terbesar mahasiswa dan masyarakat adalah ‘Hapuskan Dwifungsi ABRI!’.

Penempatan aparat bersenjata di jabatan sipil dinilai mematikan demokrasi, menghambat meritokrasi, dan membuat penegakan hukum menjadi tidak netral.

Melalui Ketetapan MPR (TAP MPR No. VI/2000), sejarah besar pun mencatat perubahan yang besar:

1. ABRI resmi dibubarkan:
   a. TNI fokus pada pertahanan negara.
   b. Polri mandiri sebagai aparat penegak hukum yang fokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat domestik (ranah sipil).
2. Aparat dilarang berpolitik, kecuali memilih mundur atau pensiun.

Feels like a déjà vu. Dwifungsi ABRI, Kembali lagi? Terulang kembali?

Mengapa Dwifungsi ABRI mengancam ruang sipil?

1. Matinya demokrasi. Kultur komando, kepatuhan mutlak, dan koersif (paksaan), jika dibawa ke ranah sipil, dikhawatirkan membuat ruang sipil semakin tertutup, seperti represif terhadap kritik dan pengawasan terhadap pemerintah semakin terbatas dan tidak transparan.
2. Terganggunya sistem meritokrasi. Sistem politik atau sosial yang memberikan kekuasaan, posisi, atau penghargaan kepada seseorang berdasarkan kemampuan, kecerdasan, dan prestasi yang terukur, bukan berdasarkan kekayaan, koneksi keluarga (nepotisme), atau latar belakang sosial—meritokrasi—menjadi hal yang mudah sekali untuk tidak diterapkan. Profesionalitas juga kinerja dari kemampuan yang nantinya tidak sesuai juga akan menimbulkan pertanyaan.
3. Konflik kepentingan dalam penegakan hukum. Ruang sipil membutuhkan jaminan hak asasi manusia dan kesetaraan di muka hukum (equality before the law). Jika aparat aktif mengendalikan instansi sipil, batas antara penegakan hukum/pertahanan dan urusan administrasi publik menjadi kabur, sehingga kontrol publik (checks and balances) melemah.

Menurut SahabaTifa,
apa contoh ancaman terhadap ruang sipil yang akan atau sudah terjadi karena ‘peran yang meluas’ ini?
Yuk, tulis jawabanmu di kolom komentar!

Referensi/Sumber:

Crouch, H. (1978). The Army and Politics in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Jenkins, D. (1984). Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975–1983. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project.

Mietzner, M. (2009). Military Politics in Indonesia: Democratic Transition and Business Interests. London: Routledge.

Salim, S. (2015). Dwifungsi ABRI: Asal-Usul, Implementasi, dan Runtuhnya. Jurnal Sejarah dan Pemikiran, 12(2), 145–160.

Sundhaussen, U. (1982). The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967. Oxford: Oxford University Press.

Republik Indonesia. (1982). Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (2000). Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI. Jakarta: MPR RI.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.

Dewan Perwakilan Rakyat RI & Pemerintah RI. (2024). Draf Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Draf Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Jakarta: DPR RI.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KontraS, Imparsial, LBH Jakarta, Elsam). (2024). Kertas Kebijakan: Menolak Kembalinya Dwifungsi; Catatan Kritis Terhadap Regulasi Sektor Keamanan kontemporer. Jakarta: KontraS.

Transisi energi di Indonesia diposisikan sebagai agenda strategis nasional untuk menurunkan emisi karbon, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta memenuhi komitmen iklim global. Alih-alih menjadi solusi yang inklusif, berbagai proyek ini justru memunculkan risiko pada kelompok-kelompok spesifik. Studi kerentanan proyek transisi energi di enam wilayah menunjukkan transisi energi melalui pembangkit dari energi selain batu bara, ternyata menimbulkan masalah baru.

Risiko kehilangan lahan, pencemaran air dan udara, rusaknya ekosistem, penggusuran, hingga konflik sosial menjadi pola yang berulang di berbagai lokasi. Beban dampak ini tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki daya tawar rendah, keterbatasan akses terhadap pengambilan keputusan, serta ketergantungan tinggi pada sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus komparatif di enam wilayah. Data primer dihimpun melalui observasi lapangan secara langsung dan wawancara terpandu (guided interview) dengan menggunakan instrumen formular kualitatif untuk memastikan kedalaman informasi di enam wilayah (Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Utara). Data dikumpulkan melalui telaah dokumen kebijakan pemerintah, laporan, studi akademik, publikasi organisasi masyarakat sipil, serta pemberitaan media yang relevan.

Studi ini mengidentifikasi dampak yang terjadi dari proyek transisi energi dan siapa pihak yang paling terdampak, serta pola ketidakadilan distributif yang muncul. Sementara itu di sisi lain, masyarakat sekitar proyek belum mendapatkan manfaat langsung dari pembangkit listrik. Alih-alih menerima manfaat, mereka justru terus menerus menerima dampak penurunan penghidupan, gangguan lingkungan dan kesehatan. Kondisi ini tidak terlepas dari hasil kajian yang menunjukkan bahwa proyek transisi energi di enam wilayah cenderung dibangun di atas ruang hidup kelompok masyarakat yang bergantung langsung pada ekosistem lokal.

Studi ini mengindentifikasi beberapa kelompok sebagai pihak paling rentan meliputi masyarakat adat, kelompok usia dan jenis kelamin (perempuan, anak-anak, dan lansia), dan kelompok pekerja (nelayan, petani, peternak, pemulung, dan pekerja pembangkit listrik di lokasi proyek).

1. Di Kalimantan Utara, PLTA Kayan dan PLTA Mentarang Induk membuat Masyarakat Adat Dayak terancam digusur dari desa-desa leluhur mereka seperti Desa Long Pelban dan Long Lejuh. Pekerja formal di PLTA Kayan melaporkan kondisi kerja yang tidak layak, tanpa asuransi kesehatan, dan jam kerja yang ekstrem hingga dini hari.
2. Di Sulawesi Tengah, PLTA Poso membuat Masyarakat Adat Danau Poso mengalami kerusakan situs budaya dan hilangnya tradisi tangkap ikan seperti Waya Masapi dan Pasar Sogili akibat pengerukan sungai. Peternak mengalami kerugian berupa kematian 94 kerbau mati di Desa Tokilo karena lahan penggembalaan terendam banjir akibat uji coba PLTA Poso. Ganti rugi yang diberikan atas banjir tersebut tidak layak dan masyarakat menerima intimidasi atas upayanya menuntut Ganti rugi. Nelayan tradisional terdampak berupa penurunan drastic terutama di Danau Poso, dari puluhan hingga ratusan kilogram menjadi hanya sekitar 5 kg per malam karena perubahan kualitas air danau. Perempuan adat harus memikul beban kerja domestic yang lebih berat dikarenakan air surut akibat proyek bendungan.
3. Di Sumatera Utara, PLTP Sorik Marapi menyebabkan hilangnya jiwa orang dewasa dan anak-anak melalui kebocoran gas dan kelalaian pengamanan kolam penampungan air. Kebocoran gas yang disertai semburan lumpur panas mencemari air dan lahan sehingga tidak dapat ditanami kembali. Buangan limbah perusahaan menyebabkan air tercemar sehingga gagal panen dan perubahan masa produktif perkebunan warga.
4. Di Sumatera Selatan, PLTP Rantau Dedap menyebabkan kerugian langsung pada pertanian masyarakat. Debu dari kendaraan berat proyek menempel pada bunga kopi, menyebabkan bunga rontok dan hasil panen menurun hingga 40%. PLTP Rantau Dedap membuat Masyarakat Adat Semendo mengalami kekeringan akibat dampak penurunan debit air Sungai yang krusial untuk irigasi dan kebutuhan domestik akibat PLTP Rantau Dedap. Masyarakat yang bergantung pada mikrohidro dari aliran Sungai Endikat terdampak dari tidak stabilnya aliran sungai, sehingga listrik tidak stabil.
5. Di Jawa Tengah, PLTP Dieng menyebabkan ledakan yang berakibat pada korban luka pada pekerja dan kerugian ekonomi pada masyarakat akibat kerusakan lahan. Kebocoran gas H2S di PLTP Dieng menyebabkan korban jiwa dan pencemaran pada air dan tanah warga. Kebocoran ini menyebabkan peningkatan polusi yang melebihi batas aman. Warga dalam memperjuangkan haknya dan menolak PLTP, menerima kekerasan fisik dari aparat. Kondisi ini tidak dicatat oleh JETP dalam laporan progres JETP terkait PLTP Dieng.
6. Di Sulawesi Selatan, Proyek PLTSa Tamalanrea berpotensi menghilangkan pekerjaan informal pemulung sejumlah ribuan orang. Ribuan masyarakat dan pelajar terancam ruang hidupnya yang sehat dikarenakan jarak proyek PLTSa yang hanya berjarak 100 meter dari perkampungan dan sekolah.

Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa proyek transisi energi di Indonesia yang diharapkan menghadirkan energi bersih di sisi lain tetap menghadirkan kerentanan berganda yang saling berkaitan: kehilangan sumber daya alam sebagai ruang hidup memicu kerentanan ekonomi, krisis sumber daya alam dan lingkungan memperburuk kesehatan, dan marginalisasi sosial memperlemah kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dan melindungi diri dari berbagai risiko ancaman dalam kehidupan. Sebagai solusi dari kondisi ini dan untuk memastikan transisi energi yang berkeadilan, JETP dan Sekretariat JETP harus mengintegrasikan indikator perlindungan sosial dan lingkungan yang nyata ke dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), di mana keberhasilan proyek diukur dari ketiadaan penggusuran paksa serta penghormatan penuh terhadap hak masyarakat adat. Hal ini perlu diperkuat dengan pembentukan tim pengawas independen guna memverifikasi kondisi riil sosial-ekologis di lapangan serta melakukan audit menyeluruh untuk menjamin tidak adanya kekerasan fisik atau intimidasi terhadap pembela lingkungan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia dan JETP wajib menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) di setiap tahapan proyek guna melindungi ruang hidup masyarakat. Pemerintah harus menjamin skema kompensasi yang adil dan berkelanjutan untuk pemulihan penghidupan jangka panjang, menyusun protokol perlindungan khusus bagi kelompok perempuan, anak-anak, dan disabilitas terkait akses air bersih dan layanan kesehatan spesifik, serta menghentikan segala bentuk intimidasi aparat demi menjamin perlindungan bagi warga yang memperjuangkan haknya.

In early April 2026, twenty-five civil society representatives from ten countries across East and Southeast Asia gathered in Jakarta for a two-day convening on digital democracy.  Organized under the Digital Democracy Initiative (DDI), the meeting brought together organizations working to protect civic space and strengthen democratic participation through digital technologies at a time when both are under increasing pressure across the region. It came at a critical moment where across the region, the space for civil society action is shrinking, and the organizations best placed to push back are facing some of their worst funding conditions in years.

The convening brought together participants from Cambodia, Timor-Leste, Taiwan, Indonesia, India, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, and the Philippines, representing a range of sectors, including human rights, digital rights, freedom of expression, Indigenous rights, LGBTQIA+ rights, and media freedom. It aims to build a shared understanding of the pressures facing civil society, identify advocacy priorities for 2026, and produce practical roadmaps that partners could act on.

A region facing growing repression

The urgency of the convening reflected broader regional trends. According to the CIVICUS Monitor’s People Power Under Attack 2025 report, more than 85 percent of the population in the Asia-Pacific region lives in countries rated as ‘Repressed’ or ‘Closed’ for civic freedoms.  Among the countries represented at the convening, only Taiwan holds an ‘Open’ rating, while most others fall into the ‘Repressed’ or ‘Obstructed’ categories, meaning civil society operates under consistent risk of harassment, legal persecution, or outright suppression.

Participants described a region where governments are openly learning from each other’s repressive tactics. Laws criminalizing VPN use, mandatory social media identification requirements, and cybersecurity targeting activists rather than protecting them are spreading across borders. Legitimate public concerns, such as child protection or online fraud, are regularly used to justify restrictions on free expression and civic organizing. Several participants also noted that repression no longer stops at national borders. Activists who relocate for safety often remain vulnerable due to growing cooperation between governments in the region.

“ASEAN moves slowly, but it is moving. Your role is to push from the ground, build alliances across countries, and keep engaging, even when it feels difficult. Because change is not impossible. It just requires persistence and strategy,” said Anita Wahid, Indonesia Representative to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

Discussions on regional digital policy highlighted additional concerns. Participants pointed to the UN Cybercrime Convention (UNCC), adopted in late 2024, which uses definitions of cybercrime so broad that they could be used to target legitimate civil society work, and its surveillance provisions often operate without judicial oversight.

The Pall Mall Process, an international initiative on spyware accountability initiative entering implementation in June 2026, was identified as another key advocacy opportunity. However, participants noted that engagement from Asian governments remains minimal. Meanwhile, platform regulation across the region continues to prioritize government content removal requests over broader accountability for harms experienced by users.

Funding cuts deepen the crisis

Alongside shrinking civic space, participants identified worsening funding conditions as another major threat facing civil society organizations. Drawing on data from Forus International, a global network representing over 24,000 civil society organizations, participants heard that 7 out of 10 organizations worldwide had been directly affected by the US funding freeze, with budget cuts ranging from 25 to 75 per cent.

The impacts across Southeast Asia have already been significant. Participants cited program disruptions and salary cuts in Indonesia, weakened advocacy coalitions in Malaysia, and Cambodia’s heavy reliance on foreign assistance, from which approximately 95 per cent of civil society funding originates.

Participants were clear that this is not a temporary disruption. Funding cuts, shrinking civic space, and growing digital repression are converging at the same time. Donors are increasingly routing money through governments instead of civil society. Organizations are being pushed to develop expertise in artificial intelligence while urgent human rights work goes under-resourced.

In response, discussions turned to practical alternatives, including resource-sharing between organizations, more strategic engagement with private-sector funders, and partnership models that avoid placing smaller organizations in dependent relationships with larger intermediary groups.

Building regional advocacy roadmaps

Participants collectively produced three regional advocacy plans. The first targets cybercrime laws across the region and demands the inclusion of human rights standards in the said laws, and the UNCC, aiming to push states for the delay or decline the signing of the convention. The second addresses the protection of human rights defenders as a whole: physical safety, digital security, legal support, and mental health, treated as connected rather than separate needs. The third takes on the funding environment directly, urging donors to shift toward more flexible, long-term support for digital rights work and calling for policies that allow civil society to receive and manage funding without undue interference.

Each roadmap names specific targets, timelines, entry points, and the organizations that will take the lead. Participants also identified key risks to implementation, including shrinking budgets, political instability, shifting donor priorities, and long-term burnout among activists and civil society workers.

Beyond Jakarta  

Participants emphasized that the Jakarta convening marked the beginning of a longer regional process rather than a standalone event. In the weeks and months ahead, the participating organizations will refine their advocacy plans and begin implementation, drawing on the shared analysis and commitments built across the two days in Jakarta. A follow-up review convening is planned for November 2026 to assess progress and strengthen coordination.

“Just listening to the different contexts of digital rights and different positions of organizations is a lot of learning. Taking all of that and putting it into a cohesive strategy we can all work on is the start of something we can pursue together,” reflects one of the participants, a digital activist from Indonesia.

Calling for Proposal

We are pleased to announce that Re-D Fund Cohort 2: Reimagining Futures for Digital Democracy is now accepting applications.

The Re-D Fund provides grants to civil society organisations, collectives, and networks working to strengthen digital democracy, expand civic space, and build organisational resilience across East and Southeast Asia.

Apply before 5 June 2026.

Apply Now