Dalam konteks korupsi, persoalan pendanaan kampanye, politik uang serta penggunaan fasilitas jabatan di dalam pemilu menjadi cikal-bakal munculnya korupsi politik, yakni korupsi yang terjadi akibat penyelewengan kekuasaan politik. Buku ini diterbitkan beberapa tahun silam jelang perhelatan Pemilu 2009. Jelang Pemilu 2024, rasanya buku ini masih relevan dijadikan rujukan seputar korupsi pada arena pemilu.
Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai modus politik uang dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), atas dukungan Yayasan Tifa, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) melakukan sebuah riset mengenai peta jalan politik uang.
Dana bantuan keuangan dari Negara untuk partai politik (parpol) naik dari Rp. 108,- per suara menjadi Rp. 1.000,- per suara, meroket hingga seribu persen. Yayasan Tifa menilai keputusan itu perlu dibarengi dengan pembentukan mekanisme akuntabilitas yang memadai dan komitmen transparansi dari partai politik.