Revisi RKUHP, Buat Siapa? : Tanda Tanya di Balik Ketergesaan DPR
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada April 2018. Berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk Yayasan Tifa, menilai agenda tersebut terlalu terburu-buru sebab masih ada sejumlah pasal di dalam RKUHP yang tidak proporsional.