Karena ancaman hari ini tidak lagi datang dalam bentuk otoritarianisme kasar—melainkan operasi senyap yang menggerogoti kebebasan sedikit demi sedikit.
Jakarta, 3 Desember 2025 — Dua puluh lima tahun setelah lahir dari semangat Reformasi 1998, Yayasan Tifa menandai usianya dengan sebuah peringatan: demokrasi Indonesia tengah diserang secara senyap. Di permukaan, negara tampak stabil dan demokratis. Namun di balik itu, ruang sipil mengecil perlahan, kritik direm lewat aturan yang tampak legal, dan pengawasan diperluas tanpa banyak disadari publik. Kriminalisasi atas nama ketertiban menjadi pola lama yang diulang kembali dan sumber daya politik dimonopoli.
Dalam konteks itulah Yayasan Tifa merayakan usianya yang ke-25 dengan diskusi nasional “Pergerakan dan Ketahanan Masyarakat Sipil dalam Neo-otoritarianisme di Indonesia.” Perayaan ini bukan pesta. Ia adalah peringatan keras: demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba, membuka acara ini dengan pidato kunci yang menempatkan perjalanan organisasi sebagai cermin bergerak bersama masyarakat sipil: penuh harapan, penuh kerja keras, namun kini dipaksa menghadapi gelombang kemunduran demokrasi yang nyata.
“Sistem yang saat Orde Baru berlangsung, tampaknya kembali. Kita sedang mengalami regresi demokrasi. Kita berada dalam titik balik. Kita gagal mempertahankan nyala api Reformasi,”
kata Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba. Acara diskusi ini merupakan bagian dari perayaan 25 tahun Yayasan Tifa yang mengusung semangat #BersamaBerdaya.
Oslan menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak boleh hanya bertahan; mereka harus menyusun ulang strategi. Karena ancaman hari ini tidak lagi datang dalam bentuk otoritarianisme kasar—melainkan operasi senyap yang menggerogoti kebebasan sedikit demi sedikit. ”Kita harus menemukan kembali cara-cara baru untuk menggelorakan dan memperkuat ketahanan masyarakat sipil di tengah situasi neo-otoritarian,” ucap Oslan.
Analisis tersebut diperkuat oleh Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang menjelaskan bahwa fitur lama orde baru tidak berubah dan bergeser.
“Impunitas tidak pernah diselesaikan. Pelanggaran HAM masa lalu dan infrastruktur politik tidak pernah bergeser secara dominan,” kata Dr. Herlambang.
Dari lapangan, Fatrisia Ain, Ketua Jaringan Jaga Deca, menggambarkan bahwa represi paling keras dirasakan oleh kelompok akar rumput: petani dikriminalisasi, perempuan desa diintimidasi, dan komunitas adat ditekan ketika hak mereka berbenturan dengan kepentingan modal.
“Kami menghadapi pelanggaran hak yang berlipat. Sawit yang lebih banyak dimiliki pengusaha, negara yang sudah jadi korporasi.”
Sementara itu, Eno Liska, aktivis muda HAM, menyoroti generasi muda yang merespons kemunduran demokrasi dengan memanfaatkan teknologi. “Aksi-aksi besar seperti Darurat Demokrasi, Indonesia Gelap, dan aksi Agustus lalu bergerak lewat mobilisasi mulut ke mulut via teknologi.” Walau begitu, Eno menyadari bahwa kelompok muda masih mencari bentuk gerakan.
“Satu-satunya yang masih menyelamatkan kita hari ini adalah solidaritas,” ujarnya.
Diskusi yang dipandu oleh Firdaus Cahyadi, Program Officer Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Keadilan Iklim Yayasan Tifa, merangkai analisis struktural, cerita lapangan, dan energi generasi muda menjadi satu pesan: masyarakat sipil adalah benteng terakhir demokrasi ketika mekanisme formal mulai melemah.
Yayasan Tifa menegaskan bahwa serangan terhadap demokrasi hari ini tidak datang dalam bentuk larangan keras, tetapi melalui ketakutan yang membuat orang memilih diam: jurnalis menghindari liputan sensitif, warga enggan bersuara, dan komunitas kecil dibiarkan berjuang sendiri. Karena itu, di usia ke-25, Yayasan Tifa menyerukan pentingnya solidaritas warga menghadapi sekuritisasi untuk menjaga ruang kebebasan tetap hidup.
Melalui diskusi ini, Yayasan Tifa menegaskan bahwa menghadapi neo-otoritarianisme tidak bisa dilakukan secara individual. Pemunduran demokrasi hanya dapat dilawan dengan kekuatan kolektif, membangun jembatan dan imaginasi kolektif tentang masa depan secara dialektis. Masyarakat sipil adalah aktor kunci resistensi ketika kekuasaan mulai menyempitkan ruang partisipasi publik. Ketika berbagai regulasi membatasi ruang gerak dan membungkam kritik, masyarakat sipil justru perlu memperkuat jejaringnya, menghubungkan kelompok rentan, akademisi, media, aktivis, dan komunitas akar rumput untuk mempertahankan ruang kebebasan.
Di usia ke-25, Yayasan Tifa menyerukan kembali pentingnya menjaga masyarakat terbuka sebagai ekosistem hidup yang membutuhkan partisipasi terus-menerus, sebuah pekerjaan yang, “mudah rapuh bila tidak dijaga.” Demokrasi tidak cukup dipertahankan di atas kertas; ia harus dikuatkan melalui solidaritas, keberanian untuk bersuara, dan kerja bersama yang memastikan kritik tetap mungkin, ruang sipil tetap terbuka, dan kekuasaan tetap diawasi oleh warganya.
Yayasan Tifa lahir dari rahim reformasi mengusung visi terwujudnya masyarakat terbuka di Indonesia, sejak 8 Desember 2000. Melalui tiga pendekatan isu strategis: HAM dan Demokrasi, Sumber Daya Alam dan Keadilan Iklim, serta Kebijakan dan Tata Kelola Data, Tifa bekerja untuk memastikan ruang sipil dapat terbuka, bhinneka, setara, dan adil. Program-program yang dilakukan antara lain, Jurnalisme Aman, keadilan transisi, jaringan perlindungan pejuang HAM dan lingkungan, keadilan transisi energi, digital demokrasi, dan ketahanan digital masyarakat sipil.
Kontak Media:
Communication & Campaign Officer ([email protected])