Sifatnya yang sensitif dan melekat pada individu menjadikan data pribadi sebagai objek yang wajib untuk dilindungi, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh negara lewat regulasi yang diterbitkan. UU PDP menjadi salah satu instrumen yang dipandang bisa menjadi penyeimbang antara inovasi, ekonomi, dan perlindungan data pribadi di ranah digital.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Yayasan Tifa menganggap panduan perlindungan bagi pembela HAM lingkungan sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Buku panduan ini diharap dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam upaya advokasi mereka mengamankan dan melindungi hak-hak atas tanah, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan, serta hak berpartisipasi dalam menentukan pembangunan di wilayah hidup mereka.
Sampai saat ini, perhatian terhadap pembangunan kawasan pedesaan belum ditunjukkan oleh banyak pengambil kebijakan. Hal ini diduga karena banyak pemangku
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran memiliki banyak potensi manfaat, salah satunya melindungi pekerja dari rantai perantara yang eksploitatif dan perangkap migrasi utang. Namun, apakah pada praktiknya LTSA sudah berfungsi dengan baik?
Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, di mana sebagian besar pembangunan tersebut dibiayai oleh dana yang berasal dari pajak masyarakat. Untuk itu, pemanfaatannya tentu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
The legal reform agenda has become one of the priorities of the government of the Republic Indonesia post-1998 reformation. Changes in institutional structures, laws and regulations and legal services are some examples of legal changes that have been made by the government of the Republic Indonesia so that the Indonesian get recognition, guarantee, protection, fair legal certainty and equal treatment before the law, in accordance with the mandate of the amendment to the 1945 Constitution of the Republic Indonesia.
Buku Tifa dan Nyala Api Reformasi: Catatan 20 Tahun Perjalanan Yayasan Tifa ini tidak hanya berisi tentang bagaimana Tifa secara organisasi berjalan selama 20 tahun. Buku ini juga memotret perjalanan Indonesia selama dua dasarwasa. Baca selengkapnya
Publikasi dari ELSAM ini, dengan dukungan dari Yayasan Tifa, merupakan hasil analisa ELSAM terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh,
Booklet ini merangkum secara singkat dukungan yang diperlukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam hal pengembangan kelembagaan, kerja
Presentasi Studi Perbandingan RUU PDP x GDPR x Convention 108+ Presentasi ini disadur dari studi awal yang dilakukan Yayasan Tifa