Tangguh di Tengah Tekanan
Tahun 2025 merupakan penanda babak baru bagi Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan pelbagai agenda kebijakan populisnya sejak dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Di bidang sosial, ia melaksanakan proyek makan bergizi gratis, mendirikan koperasi desa merah putih, serta membuka sekolah rakyat. Prabowo juga mengkonsolidasikan kekuasaan dengan ditopang koalisi partai yang besar serta kekuatan militer.
Bersamaan dengan konsolidasi kekuasaan tersebut, demokrasi menghadapi tantangan. Ruang kebebasan bagi masyarakat sipil semakin menyempit, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan masih diabaikan, serta komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia mengalami kemunduran.
Di tengah lanskap sosial, ekonomi, dan politik itulah, Yayasan Tifa bergerak sebagai organisasi masyarakat sipil. Yayasan Tifa meyakini demokrasi yang sehat tak sekadar ditentukan oleh institusi formal pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi warga serta organisasi masyarakat sipil yang terus bersuara, berjejaring, dan terlibat dalam setiap proses pembuatan kebijakan secara bermakna.
Karena itu, Yayasan Tifa sepanjang 2025 terus memperkuat kerja kolaboratif bersama organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademikus, jurnalis, serta para pemangku kepentingan untuk menjaga prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Kerja Yayasan Tifa diarahkan bukan semata-mata untuk merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik, melainkan juga sebagai ikhtiar untuk membangun kapasitas masyarakat sipil agar mampu terlibat dan mempengaruhi perubahan secara berkelanjutan.
Yayasan Tifa memperkuat ekosistem masyarakat sipil dengan mendukung berbagai kegiatan advokasi berbasis bukti, pengembangan inovasi, dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Yayasan Tifa meyakini bahwa tantangan yang semakin kompleks di dalam isu demokrasi, keadilan sosial, keberagaman, tata kelola digital, dan krisis iklim tak mampu dijawab oleh satu aktor saja. Yayasan Tifa menjadi penghubung dan perantara untuk membangun ruang temu yang memungkinkan berbagai perspektif berdialog dan menghasilkan solusi yang lebih inklusif.
Yayasan Tifa juga merefleksikan sejumlah pencapaian dalam laporan tahunan 2025. Berbagai program yang dijalankan dapat meluaskan jejaring kolaborasi, memperkuat kapasitas mitra, serta mendorong lahirnya praktik-praktik baik yang berkontribusi terhadap perubahan kebijakan maupun penguatan inisiatif warga di tingkat lokal.
Kiprah Yayasan semakin meluas, tak hanya di Indonesia. Yayasan Tifa memfasilitasi kolaborasi masyarakat sipil di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara melalui program bertajuk Digital Democracy Initiative atau Inisiatif Demokrasi Digital (DDI). Kerja sama di tingkat regional ini diharapkan akan memperkuat gerakan masyarakat sipil di kawasan sekaligus kesempatan untuk melakukan pertukaran pengetahuan mengenai strategi advokasi dan kebijakan.
Program DDI bertujuan mendukung aktor-aktor di tingkat lokal untuk melindungi kebebasan sipil, mendukung inklusivitas, serta menghormati hak-hak asasi manusia di era digital. Sebagai mitra DDI di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, Yayasan TIfa mengkoordinasikan mekanisme perlindungan, menjembatani kolaborasi, dan menyokong upaya advokasi untuk memajukan masyarakat yang terbuka.
Meski demikian, Yayasan Tifa menyadari bahwa tidak semua target tercapai secara sempurna dan tidak setiap perubahan dapat diukur dalam waktu singkat. Namun pengalaman sepanjang 2025 memperlihatkan bahwa penguatan masyarakat sipil tetap menjadi strategi yang relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan politik yang semakin dinamis.
Tahun 2025 juga menjadi momentum bagi Yayasan Tifa untuk beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi organisasi. Itu tercermin dalam pergeseran peran kelembagaan karena Yayasan Tifa tak lagi semata-mata menjadi organisasi pemberi hibah, tetapi juga hadir sebagai institusi yang terlibat langsung dalam proses perubahan di tingkat akar rumput. Perubahan ini mendorong organisasi untuk terus belajar, memperkuat kapasitas internal, serta membangun ketangguhan kelembagaan agar tetap relevan di tengah lanskap sosial dan politik yang terus berubah.
Laporan tahunan ini hadir bukan sekadar menjadi rekaman terhadap kinerja Yayasan Tifa, tetapi refleksi pembelajaran bagi semua pemangku kepentingan. Laporan ini memuat cerita tentang kolaborasi, tantangan, penyesuaian strategi, serta keyakinan bahwa perubahan sosial yang dapat lahir dari proses yang konsisten dan melibatkan banyak pihak. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bentuk akuntabilitas kepada seluruh mitra sekaligus sumber pengetahuan bagi setiap orang yang memiliki perhatian terhadap masa depan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
Pada tahun-tahun mendatang, Yayasan Tifa akan terus berpegang pada nilai keterbukaan, kolaborasi, serta penghormatan pada hak asasi manusia. Komitmen itu akan terus dijaga untuk mewujudkan Indonesia yang adil, inklusif, dan demokratis.
Resilience Under Pressure
The year 2025 marked a new chapter for Indonesia. President Prabowo Subianto’s administration began implementing a range of its flagship populist policies following his inauguration on 20 October 2024. In the social sector, the government rolled out the Free Nutritious Meals program, established the Red and White Village Cooperatives, and launched the People’s School initiative. Prabowo also consolidated his rule through the support of a broad governing coalition and the power of the military.
At the same time as that consolidation of power, democracy is facing significant challenges. Civil society freedoms narrowed, public participation in policymaking remained neglected, and commitments to the protection of human rights is backsliding.
It is amid this social, economic, and political landscape that the Tifa Foundation carries out its work as a civil society organization. The Tifa Foundation believes that a healthy democracy is shaped not only by formal state institutions but also by public participation and civil society organizations that continue to speak out, build networks, and participate meaningfully in policymaking processes.
Throughout 2025, the Tifa Foundation strengthened collaborative partnerships with civil society organizations, communities, academics, journalists, and other stakeholders to uphold the principles of justice, equality, and human rights. The Tifa Foundation’s work is directed not only toward responding to social, economic, and political developments, but also toward strengthening the capacity of civil society to participate in and influence change in a sustainable way.
The Tifa Foundation continued to strengthen the civil society ecosystem by supporting evidence-based advocacy, fostering innovation, and reinforcing cross-sector collaboration. The Tifa Foundation believes that the increasingly complex challenges surrounding democracy, social justice, diversity, digital governance, and the climate crisis cannot be addressed by any single actor alone. Hence, the Tifa Foundation serves as a bridge and intermediary, creating spaces where diverse perspectives can come together, engage in dialogue, and develop more inclusive solutions.
This Annual Report also reflects on the Tifa Foundation’s achievements throughout 2025. Several programs have expanded collaborative networks, strengthened the capacity of the foundation’s partners, and encouraged the emergence of good practices that have contributed both to policy change and to stronger citizen-led initiatives at the local level.
The Tifa Foundation’s work has expanded beyond Indonesia. In 2025, the foundation facilitated collaboration among civil societies in East and Southeast Asia through a program called the Digital Democracy Initiative (DDI). This regional collaboration is intended to strengthen civil society movements across the region while also creating opportunities for knowledge exchange on advocacy and policy strategies.
The DDI program aims to support actors at the local level to protect civic freedoms, support inclusivity, and uphold human rights in the digital era. As a DDI partner in East and Southeast Asia, the Tifa Foundation coordinates safety mechanisms, bridges collaboration, and supports advocacy efforts to advance open civic space.
At the same time, the Tifa Foundation recognizes that not every objective was fully achieved and that meaningful change cannot always be measured over the short term. Nevertheless, the foundation’s experiences throughout 2025 show that strengthening civil society remains a relevant strategy in facing an increasingly dynamic social and political environment.
2025 also marked an important period for the Tifa Foundation to adapt to challenges the foundation is facing. This is reflected in a shift of the foundation’s institutional role as the organization is no longer solely a grant-making institution, but has become an institution that is directly involved in supporting change at the grassroots level. This transition has encouraged the organisation to continue learning, strengthen internal capacity, and build institutional resilience so that it remains relevant amid an evolving social and political landscape.
This Annual Report is intended not only as a record of the Tifa Foundation’s work, but also as a learned reflection for all stakeholders. It tells the story of collaboration, challenges, strategic adaptation, and a belief that meaningful social change emerges through consistent efforts involving many actors. The foundation hopes this report serves both as a form of accountability to all partners and as a source of knowledge for everyone committed to the future of democracy and social justice in Indonesia.
In the years ahead, the Tifa Foundation will remain guided by the values of openness, collaboration, and respect for human rights. The organization remains committed to advancing an Indonesia that is just, inclusive, and democratic.