Pentingnya melaksanakan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara adalah salah satu bagian dari konsolidasi demokrasi. Namun, sudah sejauh mana upaya ini dilakukan?
Saat ini, Indonesia sedang memerlukan pengaturan prinsip dan mekanisme implementasi PDP yang merujuk pada standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Namun, Indonesia juga menghadapi keterbatasan di dalam memenuhi standar internasional tersebut dan perkembangannya.
Pandemi Covid-19 menguji implementasi pelayanan publik melalui teknologi digital (e-government) dan mengungkap pentingnya data untuk mendukung, membentuk, serta menginformasikan layanan publik. Hal ini tentu tidak pernah terpikirkan sebelum ada pandemi. Karakteristik virus yang menular dengan cepat menyebabkan penanganan yang mengharuskan setiap orang untuk melakukan pembatasan sosial dan karantina mandiri. Informasi infeksi harus dilakukan secara terbuka agar dapat mencegah penularan yang lebih besar.
Topik tanggung jawab internet intermediary (perantara internet) tengah menjadi bahasan hangat dalam isu tata kelola internet. Perantara internet sendiri sederhananya dapat diartikan sebagai platform yang memfasilitasi komunikasi atau interaksi antar penggunanya melalui jaringan internet. Namun, di samping gambaran sederhana tersebut, dalam perkembangannya mendefinisikan apa itu perantara internet beserta tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada mereka ternyata masih menjadi tantangan tersendiri.
Sifatnya yang sensitif dan melekat pada individu menjadikan data pribadi sebagai objek yang wajib untuk dilindungi, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh negara lewat regulasi yang diterbitkan. UU PDP menjadi salah satu instrumen yang dipandang bisa menjadi penyeimbang antara inovasi, ekonomi, dan perlindungan data pribadi di ranah digital.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Yayasan Tifa menganggap panduan perlindungan bagi pembela HAM lingkungan sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Buku panduan ini diharap dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat adat dan lokal dalam upaya advokasi mereka mengamankan dan melindungi hak-hak atas tanah, hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan, serta hak berpartisipasi dalam menentukan pembangunan di wilayah hidup mereka.
Sampai saat ini, perhatian terhadap pembangunan kawasan pedesaan belum ditunjukkan oleh banyak pengambil kebijakan. Hal ini diduga karena banyak pemangku
Perkembangan zaman telah memunculkan berbagai tantangan baru di dalam upaya penegakan keadilan, mulai dari independensi, ketersediaan anggaran, hingga kian beragamnya saluran advokasi. Menanggapi hal ini, YLBHI dengan dukungan Yayasan Tifa menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Inovasi dan Keberlanjutan Organisasi dalam Pemberdayaan Hukum pada Mei hingga Juli 2021 lalu. Dalam kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan tentang inovasi advokasi yang sistematis dan memberi solusi bagi kebutuhan hukum masyarakat.
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran memiliki banyak potensi manfaat, salah satunya melindungi pekerja dari rantai perantara yang eksploitatif dan perangkap migrasi utang. Namun, apakah pada praktiknya LTSA sudah berfungsi dengan baik?
Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, di mana sebagian besar pembangunan tersebut dibiayai oleh dana yang berasal dari pajak masyarakat. Untuk itu, pemanfaatannya tentu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.