Risalah Kebijakan Safeguard Kecerdasan Artifisial di Sektor Publik: Dari Perlindungan Hak hingga Mekanisme Pemulihan Kecerdasan Artifisial (AI) semakin diandalkan dalam […]
Dimenasi pembangunan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi syarat utama membaca indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan tingkat kemiskinan sebagai dasar pijakan komitmen pembangunan. Baca selengkapnya
Saat ini, Indonesia sedang memerlukan pengaturan prinsip dan mekanisme implementasi PDP yang merujuk pada standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Namun, Indonesia juga menghadapi keterbatasan di dalam memenuhi standar internasional tersebut dan perkembangannya.
Sifatnya yang sensitif dan melekat pada individu menjadikan data pribadi sebagai objek yang wajib untuk dilindungi, tidak hanya oleh pemiliknya tetapi juga oleh negara lewat regulasi yang diterbitkan. UU PDP menjadi salah satu instrumen yang dipandang bisa menjadi penyeimbang antara inovasi, ekonomi, dan perlindungan data pribadi di ranah digital.