Politik Elektoral Harus Bersih Agar Tak Jadi Gincu Demokrasi
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyerukan agar proses elektoral yang bersih senantiasa dikedepankan. Jika tidak, proses itu hanya akan menjadi gincu demokrasi.
Artikel
Ketimpangan di Desa Tinggi, Perlu Intervensi Tepat Sasaran
Survei persepsi warga mengenai ketimpangan yang dilakukan Indonesian NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menunjukkan bahwa persepsi warga akan ketimpangan
Demokrasi di Kamboja Terancam, Apa Respon ASEAN?
Pada bulan Juli 2018 mendatang, Kamboja akan menyelenggarakan pemilihan umum. Sayangnya, pembatasan terhadap kebebasan politik justru menguat menjelang pelaksanaan pesta
Kamboja di Bawah Kepemimpinan Hun Sen, Catatan Gareth Evans
Pada, 9 Maret 2018, Australian National University (ANU) atas dukungan Yayasan Tifa menyelenggarakan konferensi publik “Cambodia on the Brink: Towards the 2018
Alissa Wahid: Media Sosial dan Gerakan HAM
Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid bukanlah nama asing bagi masyarakat Indonesia. Dia adalah putri pertama dari pasangan Mantan Presiden
Melanggengkan Damai di Aceh
Dua belas tahun telah berlalu sejak Perjanjian Helsinki ditandatangani pada tahun 2005. Perjanjian ini menjadi tonggak awal perdamaian di Aceh
Konferensi 17 Tahun Tifa: Harapan di tengah arus surut demokrasi
Yayasan Tifa berkolaborasi dengan New Mandala menyelenggarakan sebuah konferensi bertajuk “Our Race to the Bottom? Civic Space, Human Rights, and
Reporting Religion in Asia: Ketika Pimpinan Media Bicara Peliputan Agama
Bad news is good news. Kita mungkin tidak asing dengan frase ini. Berita buruk adalah berita yang baik, karena berita
Semai Phala, Kisah Kehidupan Korban Tragedi 65 Kini
“Negara menciptakan hantu untuk dirinya sendiri,” – Rinto, Peneliti ISSI. Pada Rabu, 9 Agustus 2017, atas dukungan Yayasan Tifa, Institut
Masyarakat Adat Papua Tuntut Pemerintah Hormati dan Lindungi Hak Mereka
Bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada hari ini, Rabu, 9 Agustus 2017, masyarakat adat Papua menuntut pemerintah