The Long Road to Implementing the (Draft) Personal Data Protection Law in Indonesia
Penulis: Shita Laksmi, Direktur Eksekutif, Yayasan Tifa Artikel ini adalah versi Bahasa Indonesia dari artikel yang telah diterbitkan dalam Bahasa […]
Penulis: Shita Laksmi, Direktur Eksekutif, Yayasan Tifa Artikel ini adalah versi Bahasa Indonesia dari artikel yang telah diterbitkan dalam Bahasa […]
Penulis: Lorensia Berlian, Project Officer for HEAL, Yayasan Tifa dan Roni, Program Assistant for Human Rights, Yayasan Tifa Penyunting: Brigita Rumung,
Penulis: Brigita Rumung, Knowledge Management & Comms Officer Yayasan TifaPenyunting: Zico Mulia, Program Officer for Human Rights Yayasan Tifa Sebuah
Penulis: Brigita Rumung, Knowledge Management & Comms Officer Yayasan TifaPenyunting: Zico Mulia, Program Officer for Human Rights, Yayasan Tifa Sebuah
Penulis: Roni, Program Assistant for Human Rights Yayasan TifaPenyunting: Brigita Rumung, Knowledge Management & Comms Officer Yayasan Tifa Meskipun secara
Penulis: Cresti Eka Fitriana, Project Officer Jurnalisme Aman Yayasan TifaPenyunting: Brigita Rumung, Knowledge Management & Comms Officer Yayasan Tifa Meskipun
Penulis: Lorensia Berlian, Project Officer HEAL dan Zico Mulia, Project Manager HEAL Yayasan TifaPenyunting: Brigita Rumung, Knowledge Management & Comms
Yayasan TIFA, Perhimpunan Pengembangan Media Indonesia, dan Human Rights Working Group Indonesia bergabung untuk mempromosikan keselamatan jurnalis di Indonesia, melalui program Jurnalisme Aman, yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan memungkinkan bagi jurnalis untuk mempromosikan kebebasan pers dan memastikan media yang independen.
After five sessions of the House of Representatives, the Personal Data Protection Bill has yet to be passed into law. The absence of a law on personal data runs counter to Indonesia’s aspiration to be at the forefront of the digital transformation era. The existence of a law on personal data is a crucial pillar in realizing a trustworthy and reliable digital transformation and ecosystem. In response to this, a public discussion among various stakeholders organized by the Tifa Foundation on Wednesday, March 30, 2022, agreed to urge the DPR and the Government to prioritize, finalize, and pass the Personal Data Protection Bill.