Dalam masa transisi demokrasi di mana berbagai prinsip demokrasi dan HAM masih dikontestasikan, adanya kelompok masyarakat sipil yang kuat menjadi pilar penting dalam mendorong konsolidasi demokrasi dan HAM. Sayangnya, para pembela HAM ini masih rentan terhadap ancaman dan belum kuatnya hukum di Indonesia yang mengakomodir.
With its wide reach, speed, and ability to transcend cultural barriers within society, the mass media serves as a strategic vehicle for promoting the values of pluralism. Consequently, the media is expected not only to provide accurate information but also to exercise wisdom in presenting information in a factual, neutral, objective, and balanced manner. This book aims to explore ideas regarding the mass media and pluralism in a society and nation currently undergoing democratic consolidation. Read more
Indonesian politics has succeeded in fostering public participation at both the national and local levels. Many transformative leaders have emerged since the dawn of Indonesia’s open democracy. However, on the other hand, a number of instruments of civil and political rights have deteriorated. Representation, which should serve the interests of the people, has been hijacked by elites and their groups. This book is the result of research by Demos, an organization engaged in research and advocacy on issues of democracy and human rights. Read more
Dalam konteks korupsi, persoalan pendanaan kampanye, politik uang serta penggunaan fasilitas jabatan di dalam pemilu menjadi cikal-bakal munculnya korupsi politik, yakni korupsi yang terjadi akibat penyelewengan kekuasaan politik. Buku ini diterbitkan beberapa tahun silam jelang perhelatan Pemilu 2009. Jelang Pemilu 2024, rasanya buku ini masih relevan dijadikan rujukan seputar korupsi pada arena pemilu.
Buku ini merupakan karya 14 jurnalis yang mendapatkan beasiswa peliputan dari AJI yang didukung oleh Yayasan Tifa, bertemakan, “Independensi dan Profesionalisme Media” pada 2008 silam.
Tema dari karya yang terhimpun ini beragam, mulai isu benturan kepentingan dalam menjalankan kerja jurnalistik, independensi jurnalis, tugas jurnalis yang sesungguhnya, dan sebagainya.
Meski dilakukan pada14 tahun silam, karya ini masih relevan hingga saat ini dan bahkan hingga masa mendatang. Silakan baca selengkapnya
Terus berulangnya kerusuhan yang terjadi di Papua hingga menyebabkan kerusakan infrastruktur bahkan korban luka dan hilangnya nyawa warga sipil dna juga aparat keamanan menunjukkan bahwa integritas dan keutuhan NKRI sedang diuji dengan level yang snagat berat. Buku ini membahas tentang keterkaitan isu marjinalisasi yang dialami orang asli Papua dengan semakin menguatnya eskalasi kekerasan dan gerakan separatis.
Digital transformation in public services in Indonesia is inextricably linked to the critical role of data. Effective and efficient public services rely on accurate data. Given this importance, the Tifa Foundation and CIPG conducted research on two key public service sectors that have been severely impacted by COVID-19. Which two sectors were included, and what were the findings of the study? Read more in this study report
Torture by state officials, unfortunately, is often viewed as acceptable by the public. Yet the status of being a state official is not a license to act arbitrarily. Torture is a criminal act that violates human rights, regardless of who the perpetrator is. What should members of civil society do if they experience it? What should you do as a law enforcement officer if you witness violence occurring? Find out in this book
Pandemi COVID-19 yang mulai memasuki Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan layanan publik dan intensitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital dalam penyediaan layanan publik, termasuk pada sektor kesehatan dan pendidikan. Seperti apakah tantangan dalam mewujudkan perlindungan data pribadi pada era ini? Baca selengkapnya pada policy paper berikut ini
The importance of pursuing national reconciliation to resolve and bring closure to lingering issues from the past—such as gross human rights violations and political crimes committed in the name of the state—is an integral part of democratic consolidation. However, to what extent have these efforts been carried out?