[SIARAN PERS] Upaya Mengatasi Kesemerawutan Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan
Jakarta, 9 Februari 2023 – Problem dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah yang tidak tepat sasaran, proses pendataan yang tidak mutakhir, […]
Jakarta, 9 Februari 2023 – Problem dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah yang tidak tepat sasaran, proses pendataan yang tidak mutakhir, […]
Konsorsium Jurnalisme Aman memberikan reaksi atas peristiwa ledakan di samping kediaman jurnalis Papua, Victor Mambor di Kota Jayapura, Papua. Sebuah
Reformasi konstitusi di Indonesia sebagai buah dari gerakan reformasi 1998 yang tercermin dalam amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali (1999-2002) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan pergeseran orientasi dari supremasi institusi (MPR) ke supremasi konstitusi. Sebagai konsekuensinya, seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus merujuk dan bersumber pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Baca selengkapnya
Selama kurun waktu kemerdekaan Indonesia, pimpinan organisasi pemerintahan silih berganti, dari pimpinan yang menggagas Indonesia merdeka, lalu beralih ke pimpinan yang hampir 100% mengedepankan pendekatan militer dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah masa reformasi, Indonesia berturut-turut dipimpin oleh 4 presiden yang semuanya memiliki latar pengalaman politik yang berbeda-beda. Baca selengkapnya.
Jika disederhanakan. industri penyiaran kita, khususnya televisi, telah bersalin rupa. Ia berubah dari semula sebagai sebuah kekuatan akhirnya mengancam demokrasi itu sendiri. Adalah suatu kesesatan pikir jika demokrasi dianggap semata-mata sebagai persoalan menguatnya aspirasi rakyat lewat lepasnya otoritarinisme negara. Terlebih bagi media massa yang punya irisan kuat dengan ekonomi, ancaman demokrasi juga bisa muncul lewat menguatnya media massa sebagai lembaga ekonomi yang mengorbankan aspek publik dalam perilakunya. Baca selengkapnya
Penulis: Debora Irene Christine, Project Manager for Data Policy and Governance Yayasan Tifa dan Shita Laksmi, Direktur Eksekutif Yayasan Tifa
Jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi setidaknya 3 level tantangan: konseptual, sosial, dan hukum. Beragam tantangan tersebut mendorong Jaringan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan menyusun buku ini. Baca selengkapnya
Dimenasi pembangunan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi syarat utama membaca indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan tingkat kemiskinan sebagai dasar pijakan komitmen pembangunan. Baca selengkapnya
Penyusunan kode perilaku jurnalis sangat penting bagi jurnalis, media, terutama organisasi jurnalis seperti AJI. Jurnalis tidak hanya membutuhkan kode etik yang akan memandunya dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis, tetapi juga membutuhkan kode perilaku. Sebab di dalam kode perilaku tersebut dibahas suatu problem etik profesi secara lebih detil dibandingkan dengan kode etik. Baca selengkapnya
Penulis: Shita Laksmi, Direktur Eksekutif, Yayasan Tifa Artikel ini adalah versi Bahasa Indonesia dari artikel yang telah diterbitkan dalam Bahasa