Artikel Buku

Selamat datang di buku panduan ini! Yayasan Tifa, yang telah berdiri sejak tahun 2000, memiliki visi luhur untuk mendorong terwujudnya masyarakat terbuka yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebhinnekaan, kesetaraan, dan keadilan. Kami percaya bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci penting bukan hanya dalam proses perencanaan, tetapi juga dalam evaluasi program pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demi mewujudkan visi tersebut, kami bekerja sama dengan Japan Initiative dan Atmawidya Alterasi Indonesia menjalankan Review Program (sebelumnya Review Program) sejak tahun 2021.

Indeks Kebebasan Pers (IKP) Indonesia pada 2022 yang dilakukan Dewan pers menyatakan skor IKP sebesar 77.78. Skor ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun naik sebesar 1.86, angka belum juga menjadi jaminan keselamatan jurnalis di Indonesia sudah lebih baik. Bahkan melalui laporan assessment Yayasan Tifa di 3 regional di Indonesia, kami banyak menemukan fakta miris. Apa saja data dan temuan tersebut? Baca selengkapnya melalui laporan berikut!

Bagaimana potret aktivisme digital organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia pada periode 2016-2021? Bagaimana efektivitas dan impilikasinya terhadap dinamika sosial politik di Indonesia? Serta apa strategi dan praktik konkret yang perlu diadopsi OMS dalam melakukan aktivisme digital terutama di tengah menyempitnya ruang sipil?

Penelitian ini hadir untuk menjawab dan memperkaya diskursus gerakan sosial masyarakat sipil di Indonesia. Di samping itu temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi OMS dan kelompok muda di Indonesia dalam memaksimalkan aktivisme digital di tengah menyempitnya ruang sipil.

Baca selengkapnya

Reformasi konstitusi di Indonesia sebagai buah dari gerakan reformasi 1998 yang tercermin dalam amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali (1999-2002) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan pergeseran orientasi dari supremasi institusi (MPR) ke supremasi konstitusi. Sebagai konsekuensinya, seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus merujuk dan bersumber pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Baca selengkapnya

Selama kurun waktu kemerdekaan Indonesia, pimpinan organisasi pemerintahan silih berganti, dari pimpinan yang menggagas Indonesia merdeka, lalu beralih ke pimpinan yang hampir 100% mengedepankan pendekatan militer dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah masa reformasi, Indonesia berturut-turut dipimpin oleh 4 presiden yang semuanya memiliki latar pengalaman politik yang berbeda-beda. Baca selengkapnya.

Jika disederhanakan. industri penyiaran kita, khususnya televisi, telah bersalin rupa. Ia berubah dari semula sebagai sebuah kekuatan akhirnya mengancam demokrasi itu sendiri. Adalah suatu kesesatan pikir jika demokrasi dianggap semata-mata sebagai persoalan menguatnya aspirasi rakyat lewat lepasnya otoritarinisme negara. Terlebih bagi media massa yang punya irisan kuat dengan ekonomi, ancaman demokrasi juga bisa muncul lewat menguatnya media massa sebagai lembaga ekonomi yang mengorbankan aspek publik dalam perilakunya. Baca selengkapnya

Jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi setidaknya 3 level tantangan: konseptual, sosial, dan hukum. Beragam tantangan tersebut mendorong Jaringan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan menyusun buku ini. Baca selengkapnya

Penyusunan kode perilaku jurnalis sangat penting bagi jurnalis, media, terutama organisasi jurnalis seperti AJI. Jurnalis tidak hanya membutuhkan kode etik yang akan memandunya dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis, tetapi juga membutuhkan kode perilaku. Sebab di dalam kode perilaku tersebut dibahas suatu problem etik profesi secara lebih detil dibandingkan dengan kode etik. Baca selengkapnya