Presentation on a Comparative Study of the Personal Data Protection Bill, the GDPR, and Convention 108+
Presentasi Studi Perbandingan RUU PDP x GDPR x Convention 108+ Presentasi ini disadur dari studi awal yang dilakukan Yayasan Tifa […]
Presentasi Studi Perbandingan RUU PDP x GDPR x Convention 108+ Presentasi ini disadur dari studi awal yang dilakukan Yayasan Tifa […]
Pesatnya transformasi digital menjadikan pelindungan data dan privasi sebagai hal yang krusial bagi masyarakat. Indonesia memerlukan kebijakan pelindungan data pribadi
Proses dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pembangunan di Indonesia selama ini masih relatif eksklusif pada aspek perencanaan. Hal ini dapat
Yayasan TIFA berkolaborasi dengan konsorsium Indonesia Budget Center (IBC), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Transparency International Indonesia (TII) dalam rangka
Desa Nglanggeran (Kabupaten Gunung Kidul) terletak di lekuk pegunungan, dengan perpaduan antara tanah tinggi berbukit dan tanah datar persawahan. Warganya
Sikap partai politik yang membebankan biaya kampanye kepada calegnya ditambah kian mahalnya ongkos kampanye memperbesar celah terjadinya korupsi politik. Para caleg pun rentan melakukan kesepakatan di bawah meja dengan donatur yang biasanya berasal dari sektor bisnis. Janji kemudahan perizinan dan keleluasaan berusaha diberikan dengan imbalan dana untuk kampanye.
According to the Election and Democracy Syndicate (SPD), party funding assistance in Indonesia is merely a formality, even though the practice has been in place for a long time. The SPD suspects this is due to inconsistent policy frameworks, ranging from the amount of assistance to the basis for its calculation, which varies from one term to the next—especially during general elections.
Pada tahun 2018, Yayasan Tifa bersama mitra-mitranya menjalankan sejumlah program dan kegiatan sebagai upaya mengajak pemuda Indonesia ikut menyebar pesan toleransi serta menolak pelintiran kebencian dan pentingnya menjaga kebinekaan.
Yayasan Tifa menyelenggarakan pertemuan tahunan bersama para mitranya dari seluruh Indonesia pada tanggal 16 sampai 18 Oktober 2018 di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu merupakan salah satu bentuk upaya Tifa membangun kemitraan yang setara.
All parties must understand the strengths and weaknesses of the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers. This is because the fate of Indonesian migrant workers lies not only in their own hands but also in the hands of the government and the citizens as a nation.