Handbook on Rural Economic Development
Sampai saat ini, perhatian terhadap pembangunan kawasan pedesaan belum ditunjukkan oleh banyak pengambil kebijakan. Hal ini diduga karena banyak pemangku […]
Sampai saat ini, perhatian terhadap pembangunan kawasan pedesaan belum ditunjukkan oleh banyak pengambil kebijakan. Hal ini diduga karena banyak pemangku […]
The changing times have brought about various new challenges in the pursuit of justice, ranging from independence and budget availability to the growing diversity of advocacy channels. In response to this, YLBHI, with the support of the Tifa Foundation, organized a Workshop on Innovation and Organizational Sustainability in Legal Empowerment from May to July 2021. During this event, participants were equipped with knowledge on systematic advocacy innovations that provide solutions to the legal needs of the community.
The One-Stop Integrated Service (LTSA) for migrant workers offers many potential benefits, one of which is protecting workers from exploitative intermediaries and the debt migration trap. However, is the LTSA actually functioning effectively in practice?
Every year, the government allocates a budget for development, with most of these projects funded by tax revenues. Therefore, the government must be accountable to the public for how these funds are used.
Pemerintah Indonesia menyambut baik hadirnya Program Review – Program Evaluasi Pembangunan Berbasis Masyarakat- yang diadopsi dari praktik baik yang sukses di jalankan di Jepang, dan akan diimplementasikan di Indonesia. Program yang rencananya akan berjalan pada 2020-2021 ini didukung penuh oleh Yayasan Tifa dan Japan Initiative diharapkan
Pada Rabu (2/6) pukul 10.00 WIB, Yayasan Tifa menggelar webinar bertajuk “Konsolidasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan Hak Digital di Papua”.
Pada Rabu, 12 Mei 2021 lalu, sebuah akun di Raid Forums dengan nama pengguna Kotz merilis 240 MB sampel data pribadi dari satu juta penduduk Indonesia. Data tersebut diklaim berasal dari data kependudukan yang disimpan oleh BPJS Kesehatan. Kasus ini baru mencuat ke publik pada Kamis, 20 Mei 2021 dengan perkiraan total kebocoran data sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia, yang juga dijual di Raid Forums.
Pengungkapan Kebenaran dan Memori Kolektif Kekerasan Massal 1965 Peristiwa kekerasan massal 1965 adalah salah satu bagian gelap dari sejarah Indonesia.
The legal reform agenda has become one of the priorities of the government of the Republic Indonesia post-1998 reformation. Changes in institutional structures, laws and regulations and legal services are some examples of legal changes that have been made by the government of the Republic Indonesia so that the Indonesian get recognition, guarantee, protection, fair legal certainty and equal treatment before the law, in accordance with the mandate of the amendment to the 1945 Constitution of the Republic Indonesia.
Jepang memiliki pendekatan tersendiri dalam melaksanakan evaluasi pembangunan dengan mempraktikkan Program Review. Program Review merupakan suatu mekanisme evaluasi program pemerintah