Buku Panduan Pengembangan Ekonomi Perdesaan
Sampai saat ini, perhatian terhadap pembangunan kawasan pedesaan belum ditunjukkan oleh banyak pengambil kebijakan. Hal ini diduga karena banyak pemangku […]
Menjawab Tantangan Pemberdayaan Hukum dan Advokasi dengan Inovasi
Perkembangan zaman telah memunculkan berbagai tantangan baru di dalam upaya penegakan keadilan, mulai dari independensi, ketersediaan anggaran, hingga kian beragamnya saluran advokasi. Menanggapi hal ini, YLBHI dengan dukungan Yayasan Tifa menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Inovasi dan Keberlanjutan Organisasi dalam Pemberdayaan Hukum pada Mei hingga Juli 2021 lalu. Dalam kegiatan ini, para peserta dibekali pengetahuan tentang inovasi advokasi yang sistematis dan memberi solusi bagi kebutuhan hukum masyarakat.
Tinjauan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Layanan Terpadu Satu Atap yang Berperspektif HAM dan Gender
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran memiliki banyak potensi manfaat, salah satunya melindungi pekerja dari rantai perantara yang eksploitatif dan perangkap migrasi utang. Namun, apakah pada praktiknya LTSA sudah berfungsi dengan baik?
Program Review: Pendekatan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, di mana sebagian besar pembangunan tersebut dibiayai oleh dana yang berasal dari pajak masyarakat. Untuk itu, pemanfaatannya tentu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pemerintah Indonesia Akan Konkretkan Implementasi Program Evaluasi Pembangunan Berbasis Masyarakat dengan Belajar dari Jepang
Pemerintah Indonesia menyambut baik hadirnya Program Review – Program Evaluasi Pembangunan Berbasis Masyarakat- yang diadopsi dari praktik baik yang sukses di jalankan di Jepang, dan akan diimplementasikan di Indonesia. Program yang rencananya akan berjalan pada 2020-2021 ini didukung penuh oleh Yayasan Tifa dan Japan Initiative diharapkan
Yayasan Tifa Dorong Penguatan Hak Digital di Papua
Pada Rabu (2/6) pukul 10.00 WIB, Yayasan Tifa menggelar webinar bertajuk “Konsolidasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan Hak Digital di Papua”.
Kebocoran Data Pribadi yang Terus Menerus: Di Mana Mekanisme dan Implementasi Akuntabilitas Proses Data Pribadi?
Pada Rabu, 12 Mei 2021 lalu, sebuah akun di Raid Forums dengan nama pengguna Kotz merilis 240 MB sampel data pribadi dari satu juta penduduk Indonesia. Data tersebut diklaim berasal dari data kependudukan yang disimpan oleh BPJS Kesehatan. Kasus ini baru mencuat ke publik pada Kamis, 20 Mei 2021 dengan perkiraan total kebocoran data sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia, yang juga dijual di Raid Forums.
Pengungkapan Kebenaran dari “Bawah”: Indonesia Trauma Testimony Project
Pengungkapan Kebenaran dan Memori Kolektif Kekerasan Massal 1965 Peristiwa kekerasan massal 1965 adalah salah satu bagian gelap dari sejarah Indonesia.
Legal Needs Survey in Indonesia 2019: Lampung and South Sulawesi Provinces
The legal reform agenda has become one of the priorities of the government of the Republic Indonesia post-1998 reformation. Changes in institutional structures, laws and regulations and legal services are some examples of legal changes that have been made by the government of the Republic Indonesia so that the Indonesian get recognition, guarantee, protection, fair legal certainty and equal treatment before the law, in accordance with the mandate of the amendment to the 1945 Constitution of the Republic Indonesia.
Program Review: Pendekatan Evaluasi Program yang Mengubah Tata Kelola Pembangunan Jepang
Jepang memiliki pendekatan tersendiri dalam melaksanakan evaluasi pembangunan dengan mempraktikkan Program Review. Program Review merupakan suatu mekanisme evaluasi program pemerintah