Design of Internet Content Governance Policies
Diskusi mengenai konten internet di Indonesia seringkali hanya terpaku pada permasalahan-permasalahan terkait pemblokiran dan penapisan konten internet. Praktik pemblokiran konten […]
Diskusi mengenai konten internet di Indonesia seringkali hanya terpaku pada permasalahan-permasalahan terkait pemblokiran dan penapisan konten internet. Praktik pemblokiran konten […]
Speaker of the House of Representatives (DPR) Bambang Soesatyo plans to pass the Draft Criminal Code (RKUHP) in April 2018. Various civil society groups, including the Tifa Foundation, believe this timeline is too rushed because there are still a number of provisions in the RKUHP that are disproportionate.
Restrictions on political freedom in Cambodia have intensified under Prime Minister Hun Sen’s regime. In fact, the main opposition party, the Cambodia National Rescue Party (CNRP), has been dissolved. What is the scope of civil society’s activities amid the growing authoritarianism in Cambodia?
A number of civil society organizations are calling for a clean electoral process to be prioritized at all times. Otherwise, the process will amount to nothing more than a facade of democracy.
A survey on public perceptions of inequality conducted by the Indonesian NGO Forum on Indonesian Development (INFID) shows that public perceptions of inequality
Pada bulan Juli 2018 mendatang, Kamboja akan menyelenggarakan pemilihan umum. Sayangnya, pembatasan terhadap kebebasan politik justru menguat menjelang pelaksanaan pesta
Pada, 9 Maret 2018, Australian National University (ANU) atas dukungan Yayasan Tifa menyelenggarakan konferensi publik “Cambodia on the Brink: Towards the 2018
Tak dapat dipungkiri, agama kerap menjadi sumber aksi-aksi kekerasan. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa agama juga dapat digunakan sebagai
Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid bukanlah nama asing bagi masyarakat Indonesia. Dia adalah putri pertama dari pasangan Mantan Presiden
Twelve years have passed since the Helsinki Agreement was signed in 2005. This agreement marked the beginning of peace in Aceh