Desain Kebijakan Tata Kelola Konten Internet
Diskusi mengenai konten internet di Indonesia seringkali hanya terpaku pada permasalahan-permasalahan terkait pemblokiran dan penapisan konten internet. Praktik pemblokiran konten […]
Revisi RKUHP, Buat Siapa? : Tanda Tanya di Balik Ketergesaan DPR
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada April 2018. Berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk Yayasan Tifa, menilai agenda tersebut terlalu terburu-buru sebab masih ada sejumlah pasal di dalam RKUHP yang tidak proporsional.
Masyarakat Sipil dan Media di Bawah Rezim Hun Sen
Pembatasan terhadap kebebasan politik di Kamboja menguat di bawah rezim Perdana Menteri Hun Sen. Bahkan, partai oposisi utama, Cambodia National Rescue Party (CNRP), pun dibubarkan. Bagaimana ruang gerak masyaraka sipil di tengah otoritarianisme yang berkembang di Kamboja?
Politik Elektoral Harus Bersih Agar Tak Jadi Gincu Demokrasi
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyerukan agar proses elektoral yang bersih senantiasa dikedepankan. Jika tidak, proses itu hanya akan menjadi gincu demokrasi.
Ketimpangan di Desa Tinggi, Perlu Intervensi Tepat Sasaran
Survei persepsi warga mengenai ketimpangan yang dilakukan Indonesian NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menunjukkan bahwa persepsi warga akan ketimpangan
Demokrasi di Kamboja Terancam, Apa Respon ASEAN?
Pada bulan Juli 2018 mendatang, Kamboja akan menyelenggarakan pemilihan umum. Sayangnya, pembatasan terhadap kebebasan politik justru menguat menjelang pelaksanaan pesta
Kamboja di Bawah Kepemimpinan Hun Sen, Catatan Gareth Evans
Pada, 9 Maret 2018, Australian National University (ANU) atas dukungan Yayasan Tifa menyelenggarakan konferensi publik “Cambodia on the Brink: Towards the 2018
Agama Menggerakkan Perdamaian
Tak dapat dipungkiri, agama kerap menjadi sumber aksi-aksi kekerasan. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa agama juga dapat digunakan sebagai
Alissa Wahid: Media Sosial dan Gerakan HAM
Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid bukanlah nama asing bagi masyarakat Indonesia. Dia adalah putri pertama dari pasangan Mantan Presiden
Melanggengkan Damai di Aceh
Dua belas tahun telah berlalu sejak Perjanjian Helsinki ditandatangani pada tahun 2005. Perjanjian ini menjadi tonggak awal perdamaian di Aceh