Pola dan Prevalensi Korupsi Pengadilan di DKI Jakarta
Pengadilan menjadi salah satu institusi yang menjadi sasaran reformasi. Reformasi pengadilan bertujuan untuk menciptakan lembaga yang merdeka, adil, profesional, berintegritas […]
Merawat Kesaksian, Jalan Panjang Menyembuhkan Luka
Silang sengkarut klaim atas kebenaran selalu terjadi dalam setiap periode sejarah, termasuk dalam masa konflik di Aceh. Oleh karena itu, mencatat pengalaman para pihak, khususnya korban, menjadi penting sebagai basis untuk meluruskan sejarah dan mencegah terulangnya konflik serupa.
BUKAN UNTUK MATA BERBALAS MATA
Mendorong peran Negara dalam penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam melawan terorisme Surabaya di Minggu pagi
Perlindungan Lemah, Kasus Buruh Migran Makin Tinggi
Buruh migran dipromosikan sebagai pahlawan devisa oleh Negara. Hanya saja, kisah para buruh migran acapkali diwarnai kepiluan dan kisah tragis seperti tak menerima pembayaran, menjadi korban penganiayaan, bahkan sampai kehilangan nyawa. Mengapa demikian?
Potensi Politik Uang di Balik Kenaikan Dana Bantuan untuk Parpol
Dana bantuan keuangan dari Negara untuk partai politik (parpol) naik dari Rp. 108,- per suara menjadi Rp. 1.000,- per suara, meroket hingga seribu persen. Yayasan Tifa menilai keputusan itu perlu dibarengi dengan pembentukan mekanisme akuntabilitas yang memadai dan komitmen transparansi dari partai politik.
Desain Kebijakan Tata Kelola Konten Internet
Diskusi mengenai konten internet di Indonesia seringkali hanya terpaku pada permasalahan-permasalahan terkait pemblokiran dan penapisan konten internet. Praktik pemblokiran konten
Revisi RKUHP, Buat Siapa? : Tanda Tanya di Balik Ketergesaan DPR
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada April 2018. Berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk Yayasan Tifa, menilai agenda tersebut terlalu terburu-buru sebab masih ada sejumlah pasal di dalam RKUHP yang tidak proporsional.
Masyarakat Sipil dan Media di Bawah Rezim Hun Sen
Pembatasan terhadap kebebasan politik di Kamboja menguat di bawah rezim Perdana Menteri Hun Sen. Bahkan, partai oposisi utama, Cambodia National Rescue Party (CNRP), pun dibubarkan. Bagaimana ruang gerak masyaraka sipil di tengah otoritarianisme yang berkembang di Kamboja?
Politik Elektoral Harus Bersih Agar Tak Jadi Gincu Demokrasi
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyerukan agar proses elektoral yang bersih senantiasa dikedepankan. Jika tidak, proses itu hanya akan menjadi gincu demokrasi.
Ketimpangan di Desa Tinggi, Perlu Intervensi Tepat Sasaran
Survei persepsi warga mengenai ketimpangan yang dilakukan Indonesian NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menunjukkan bahwa persepsi warga akan ketimpangan